Example floating
Example floating
SULAWESI UTARA

Gubernur Sulut Ingatkan Fasilitator PNPM Harus Paham Kebutuhan Desa

×

Gubernur Sulut Ingatkan Fasilitator PNPM Harus Paham Kebutuhan Desa

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sumarsono Foto Bersama Fasilitator PNPM. /Ist

Manado, detiKawanua.com –  Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Sony Sumarsono menyampaikan imbauan kepada para fasilitator PNPM mandiri pedesaan agar benar-benar memahami dan mengerti kebutuhan pembangunan desa.

Hal Ini disampaikan Gubernur Sumarsono saat memberikan arahan kepada para fasilitator PNPM pedesaan dalam acara pelatihan penyegaran fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dan pelatihan aparatur pemerintah desa tingkat Provinsi Sulut Tahun 2015, yang dilaksanakan oleh Badan Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Sulut di hotel Arya Duta, Senin (26/10) pagi.

“Sebagai petugas PNPM pedesaan dimana kalian menjadi fasilitator, saya himbau agar kalian dapat mendorong terlaksananya pembangunan desa dengan baik dan tepat sasaran, tentunya berangkat dari anda sebagai fasilitator harus memahami dan mengerti kebutuhan Desa,” imbau Sumarsono.

Lebih lanjut Sumarsono mengatakan bahwa para Fasilitator harus paham agar pembangunan Desa tidak salah, untuk itu juga para fasilitator dan perangkat desa harus memanfaatkan dana desa secara substantive dengan membangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan rakyat dengan tentunya tetap memperhatikan aturan dengan baik agar tidak salah dalam pelaporan dan membahayakan diri sendiri.

Kepala BPMPD Sulut Muhammad R Mokoginta, dalam laporannya mengatakan kegiatan pelatihan ini diikuti 222 orang fasilitator PNPM-Mpd dan 600 orang aparatur pemerintah daerah dari 1514 desa di Sulut.

Dalam pelatihan ini nantinya para peserta akan mendapatkan materi dan pemahaman tentang penggunaan dana desa agar tidak disalah gunakan dan penggunaannya tepat sasaran sesuai kebutuhan desa, serta pelaporan pengggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Turut hadir dalam acara tersebut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, serta perwakilan BPKP Sulut. (Rafsan Damopolii)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *