BITUNG – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Kolonel Inf (Purn) H. Ruslan Abdul Gani, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Reses Ketiga Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 di Kampung Kolombo Aspal, Kelurahan Bitung Barat Dua, Lingkungan IV, Kota Bitung, pada Sabtu (21/11/2026).
Kunjungan ke Daerah Pemilihan (Dapil) ini bertujuan untuk menyerap secara langsung berbagai keluhan, persoalan, serta harapan masyarakat untuk kemudian diperjuangkan kepada pemerintah provinsi maupun instansi terkait.
Lurah Bitung Barat Dua, Lisbet Ansa, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi pelaksanaan reses ini. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum tatap muka ini guna menyampaikan persoalan di lingkungan mereka secara terbuka.
“Reses ini menjadi ruang kita bersama untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan. Saya berharap aspirasi Bapak dan Ibu bisa langsung disampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Lisbet Ansa dalam sambutannya.
Dalam sesi dialog, persoalan infrastruktur jalan, distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan kejelasan status hukum kepemilikan tanah menjadi dua isu utama yang paling banyak dikeluhkan warga.
Salah seorang warga, Imelda Panai, mengungkapkan kekecewaannya terhadap layanan air PAM yang sering tidak mengalir, namun warga tetap dituntut membayar tagihan yang dinilai tidak wajar.
“Air PAM tidak menentu, bahkan kami sering terpaksa membeli air sendiri, tetapi menuntut pembayaran yang tidak sesuai. Kemudian, permasalahan rumah kami di sini banyak yang belum memiliki sertifikat dan masalahnya hari ini tak kunjung selesai. Mohon dibantu dicarikan jalan keluarnya,” keluh Imelda.
Persoalan lahan juga disuarakan oleh warga lainnya, Sukardi. Ia menceritakan bahwa pihak kecamatan sebelumnya telah melakukan pengukuran tanah di wilayah mereka. Namun, warga saat ini hanya memegang bukti kuitansi pembayaran tanpa tanda tangan pemilik lahan. Belakangan, muncul pihak yang datang menagih biaya tanah disertai ancaman gugatan ke pengadilan apabila tidak dibayar.
“Kemarin ada yang mendatangi untuk menagih biaya tanah, dalam catatan mereka kalau kami tidak membayar mereka akan menggugat di pengadilan. Apakah diperbolehkan kalau tidak ada tanda tangan pemilik lahan?” tanya Sukardi di hadapan anggota dewan.
Menanggapi beragam keluhan tersebut, Kolonel Inf (Purn) H. Ruslan Abdul Gani menyatakan komitmennya untuk segera mencari solusi konkret. Terkait krisis air bersih yang diperparah oleh musim kemarau, ia menawarkan solusi pembuatan sumur bor bagi warga sekaligus berjanji membawa persoalan manajemen pelayanan PDAM ke tingkat pimpinan daerah.
“Mengenai air memang sedang musim kemarau, saya memiliki solusi untuk membuat sumur bor. Saya juga akan menyampaikan persoalan ini langsung ke Dirut PDAM Bitung. Terkait keluhan masyarakat untuk mengganti Kabag PDAM, hal ini harus saya laporkan langsung kepada Pak Wali Kota,” tegas Ruslan.
Sementara itu, menyikapi rumitnya persoalan sertifikat tanah serta ancaman gugatan hukum yang dialami warga, Ruslan menekankan perlunya pendampingan hukum resmi agar masyarakat kecil tidak dirugikan.
“Terkait indikasi pelanggaran hukum dan persoalan tanah ini, kita harus bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi dan mengawal hak-hak masyarakat,” pungkasnya.









