Example floating
Example floating
Example 468x60
HEADLINEPOLITIK/PEMERINTAHANSULAWESI UTARA

Louis Schramm Dorong Keterbukaan Anggaran Alkes, Banggar DPRD Sulut Setujui Tambahan Rp700 Juta untuk RS Mata

×

Louis Schramm Dorong Keterbukaan Anggaran Alkes, Banggar DPRD Sulut Setujui Tambahan Rp700 Juta untuk RS Mata

Sebarkan artikel ini

SULUT – Wakil Ketua Komisi IV sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Louis Carl Schramm, menegaskan agar jajaran direksi rumah sakit milik pemerintah provinsi bersikap terbuka dan tidak ragu menyampaikan kebutuhan riil alat kesehatan (alkes). Dorongan tegas legislator Fraksi Gerindra tersebut membuahkan kesepakatan penambahan anggaran sebesar Rp700 juta untuk Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara.

Hal itu mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (16/11/2026).

Dalam forum tersebut, Louis Schramm menyoroti sikap jajaran direksi rumah sakit daerah yang dinilai masih ragu-ragu dalam memaparkan kekurangan fasilitas mereka. Sorotan ini didasari hasil kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Sulut ke sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi, mulai dari RSUD ODSK, RSUD Noongan, RSUD Manembo-nembo, hingga RS Mata.

Secara khusus, Louis mengungkap temuan ketimpangan fasilitas saat meninjau langsung RS Mata Sulut bersama Gubernur. Meski rumah sakit tersebut baru saja meresmikan ruangan khusus berstandar VIP dan VVIP, peralatan medis yang dioperasikan dinilai masih tertinggal dan menggunakan unit lama.

“Jadi, Ibu Direktur, kalau memang ada kebutuhan yang sebenarnya, sampaikan di sini, karena ini kami sedang membahas kebutuhan setiap SKPD. Sekali lagi, Ibu Direktur, sampaikan apa adanya,” tegas Louis Schramm dalam rapat bersama TAPD tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut itu menambahkan, momentum pembahasan Ranperda APBD 2027 kali ini sangat tepat untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak sektor kesehatan. Terlebih, Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah memberikan sinyal peluang pergeseran anggaran serta perhatian khusus bagi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Merespons dorongan terbuka dari Louis Schramm, Direktur RS Mata Provinsi Sulut, dr. Meilanny M.T. Muaja, akhirnya membeberkan kondisi kritis peralatan medis di rumah sakitnya. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun RS Mata menangani sekitar 3.000 kasus katarak dan 300 kasus vitrektomi (operasi bagian dalam mata/retina).

Saat ini, RS Mata hanya mengandalkan dua unit alat operasi katarak dan satu unit alat vitrektomi keluaran lama tahun 2016, padahal tenaga dokter spesialis vitrektomi sudah tersedia empat orang. Keterbatasan mesin membuat jadwal antrean operasi retina sudah penuh (full) hingga akhir Desember, yang berisiko menyebabkan kebutaan permanen bagi pasien jika tidak segera ditangani.

dr. Meilanny memaparkan bahwa dengan anggaran sebelumnya senilai Rp2,6 miliar, pihak rumah sakit hanya mampu membeli alat khusus operasi katarak (Phacoemulsification). Namun, dengan tambahan dana Rp700 juta, rumah sakit dapat langsung membeli mesin kombinasi (Phaco-Vitrectomy) yang mampu melayani operasi katarak sekaligus operasi retina.

Setelah mendengar pemaparan langsung yang dipicu oleh desakan Louis Schramm tersebut, Banggar DPRD Sulut bersama TAPD akhirnya sepakat menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp700 juta dalam Ranperda APBD TA 2027 guna menyelamatkan pelayanan kesehatan mata masyarakat Sulawesi Utara.