SULUT – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut tersebut menjadi momentum penting dalam menetapkan arah kebijakan makro dan delapan prioritas pembangunan daerah ke dalam komitmen anggaran yang terukur. Yulius menjelaskan bahwa rancangan APBD 2027 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 yang telah disepakati bersama pada 14 Agustus 2026 lalu.
“Dalam penyusunannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Yulius dalam sambutannya. Beliau menambahkan, penyusunan anggaran kali ini menerapkan tiga pilar utama tata kelola fiskal, yakni kehati-hatian, adaptif, dan antisipatif dalam merespons dinamika fiskal nasional maupun global.
Rincian Postur RAPBD 2027
Dalam pemaparannya, Gubernur merincikan postur rancangan anggaran yaitu, Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp3,242 triliun, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp3,043 triliun, penerimaan Pembiayaan dirancang sebesar Rp41,237 miliar., dan Pengeluaran Pembiayaan mencapai Rp240,623 miliar (termasuk memperhitungkan pembayaran kewajiban cicilan utang kepada PT SMI).
Yulius menegaskan bahwa postur tersebut masih dapat mengalami penyesuaian. Hal ini dikarenakan alokasi definitif Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat—termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)—belum ditetapkan secara final.
“Penyesuaian harus kita laksanakan secara transparan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap delapan prioritas pembangunan daerah serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat,” tegasnya.
Untuk menjaga ruang fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan, Pemprov Sulut menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya memperkuat kemandirian fiskal melalui akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat sinergi APBN dengan pemerintah pusat, serta mengembangkan skema pembiayaan kreatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR BUMN, dan sektor swasta.
Sulut Raih Penghargaan dan Insentif Rp2 Miliar
Di tengah agenda penyampaian anggaran, Gubernur Yulius juga membagikan kabar membanggakan mengenai prestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pada Jumat, 18 September 2026, Pemprov Sulut dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi dengan predikat Terbaik 1 pada kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan.
Atas capaian gemilang tersebut, Pemerintah Pusat menganugerahi insentif fiskal sebesar Rp2 miliar kepada Sulawesi Utara. Yulius memastikan pemanfaatan insentif ini akan mengikuti petunjuk teknis kementerian terkait agar penggunaannya akuntabel dan tepat sasaran.
“Prestasi dan apresiasi ini merupakan buah manis dari hasil kerja keras dan sinergi bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, semua komponen pembangunan, serta seluruh masyarakat,” ungkapnya penuh syukur.
Ketok Palu Perubahan APBD 2026
Selain membahas proyeksi tahun depan, Rapat Paripurna ini juga mengagendakan pengambilan keputusan atas Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2026.
Yulius menyampaikan apresiasi tinggi atas masukan konstruktif dari DPRD Sulut selama proses pembahasan. Perubahan APBD 2026 ini diarahkan untuk memperkuat akselerasi pembangunan dengan memfokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung pada masyarakat, penanganan kondisi mendesak/solidaritas kemanusiaan, serta efisiensi anggaran.
“Pengambilan keputusan pada hari ini bukan sekadar prosedur formal di atas kertas, melainkan komitmen moral dan amanah rakyat Sulawesi Utara. Saya meminta semua pihak mengawal implementasi Perubahan APBD 2026 dengan kerja nyata, disiplin, integritas, dan tanggung jawab,” tutup Yulius. (*)
