MANADO – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membawa kabar baik sekaligus catatan penting bagi jalannya pemerintahan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, Hillary Julia Tuwo, memberikan apresiasi tinggi atas capaian pemerintah provinsi, sembari mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran perubahan agar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam penyampaiannya, srikandi legislatif ini mensyukuri penghargaan di bidang pendidikan senilai “2M” yang baru saja diumumkan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti nyata adanya lompatan dan kemajuan sektor pendidikan di bawah kepemimpinan sapaan akrab duet Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay (YSK-Victory).
“Yang pertama kita mensyukuri ya, karena hadiah ulang tahun provinsi ada satu penghargaan yang kemarin juga disampaikan. Itu berarti ada satu kemajuan di sektor pendidikan,” ujar Hillary usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (21/09/2026).
Potensi Suntikan APBN Rp1 Triliun dari Pusat
Kabar gembira lainnya yang turut dihembuskan dalam momentum hari jadi provinsi ini adalah adanya informasi mengenai potensi dana insentif dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi awal yang diterima dari rekan-rekan legislator pasca-agenda di pusat, pemerintah pusat dikabarkan akan menganggarkan dana achievement (pencapaian) fantastis hingga Rp1 triliun. Anggaran ini diberikan sebagai stimulus atas keberhasilan Sulut dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Hillary berharap, kabar ini bisa segera terealisasi untuk menambah porsi Transfer ke Daerah (TKD) di atas Rp1 triliun. Guna menyambut potensi besar ini, pihak legislatif berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan eksekutif beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait demi memperbaiki postur APBD untuk kemajuan daerah.
Anggaran Perubahan Wajib Tepat Sasaran, DPRD Siap Awasi Ketat
Beralih ke ranah domestik pengelolaan daerah, Hillary memberikan penegasan khusus terkait pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Ia meminta seluruh SKPD mengoptimalkan sisa anggaran tahun berjalan secara efektif dan efisien, serta menjauhkan program yang sifatnya seremonial atau tidak mendesak.
“Satu harapannya dengan anggaran perubahan yang ada, tepat sasaran langsung kepada masyarakat. Jangan ngomong hal-hal yang tidak perlu,” tegasnya.
Untuk memastikan amanat tersebut berjalan di koridor yang benar, Hillary menyatakan bahwa fungsi pengawasan Dewan tidak akan kendor. Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi di DPRD Sulut akan melakukan pemantauan berkala dan monitoring langsung ke lapangan. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh SKPD benar-benar selaras dengan hasil pembahasan di meja Banggar.
“Jadi kalau tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, ada kita lembaga legislatif. Kita di DPRD per komisi akan melakukan pemantauan terus bahwa anggaran yang digunakan SKPD itu sesuai dengan yang sudah dibahas di Banggar. Jadi itu dia fungsi pengawasannya,” pungkas Hillary menutup wawancara.
