SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/04/2026). Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi kontrol legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B-KBD, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Royke Anter. Hadir secara langsung Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Raski Mokodompit, SH, memberikan apresiasi atas capaian makro ekonomi Sulawesi Utara yang menunjukkan tren positif. Namun, Raski menekankan bahwa DPRD tetap memberikan sejumlah catatan kritis yang bersifat strategis dan wajib ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan fungsi kontrol untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat bawah,” tegas Raski di hadapan forum paripurna.
Salah satu poin krusial yang ditekan Pansus adalah sektor pendidikan. DPRD mendesak Dinas Pendidikan untuk bergerak masif menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C secara gratis bagi 39.149 anak putus sekolah di Sulawesi Utara. Selain itu, sektor kesehatan juga mendapat sorotan tajam, di mana Pansus mendesak manajemen RSUD Ratumbuisang segera melakukan audit dan perbaikan total pada rantai pasok obat dan alkes.
Pansus juga mengingatkan setiap OPD agar lebih disiplin dalam mengeksekusi program kerja. DPRD berharap tidak ada lagi penumpukan anggaran atau proyek di akhir tahun yang dapat mengurangi kualitas hasil pekerjaan. Di sisi infrastruktur, pengawasan ketat terhadap proyek fisik di kabupaten/kota menjadi prioritas agar manfaatnya dirasakan jangka panjang oleh warga.
Terkait pengentasan kemiskinan, DPRD meminta adanya sinkronisasi data yang lebih akurat agar bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran dan efektif di lapangan.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus (YSK) menyatakan komitmennya untuk memberikan atensi tinggi terhadap setiap poin yang disampaikan Pansus. Ia menganggap hasil kerja legislatif tersebut sebagai peta jalan untuk menyempurnakan pembangunan.
“Kami memandang rumusan rekomendasi Pansus adalah navigasi penting untuk menyempurnakan langkah kita ke depan. Ketelitian saudara-saudara dalam membedah capaian kinerja kami adalah bentuk pengawasan yang sangat berharga bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah,” ujar Gubernur Yulius.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Pansus LKPJ, yang telah bekerja maraton dan intensif demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. (Advetorial)
DPRD Sulut Sampaikan Catatan Strategis atas LKPJ Gubernur Tahun 2025
