Sulut, detiKawanua.com – Komitmen menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) memasuki babak baru.
Gubernur Yulius Selvanus bergerak cepat membangun sinergi strategis dengan Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), guna merealisasikan program pembangunan sekitar 15.000 unit rumah di Bumi Nyiur Melambai.
Pertemuan yang berlangsung Jumat (27/02/2026) di kantor Kementerian PKP tersebut menghasilkan kesepakatan besar: program perumahan terintegrasi yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, aparatur sipil negara, hingga sektor informal dan pelaku UMKM.
Gubernur Yulius menegaskan, langkah ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi pemerataan kesejahteraan.
“Kami ingin memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Lonjakan Alokasi dan Skema Berkeadilan
Dari hasil pembahasan, sejumlah program prioritas langsung dialokasikan untuk Sulawesi Utara:
– Rusun untuk MBR: Tahap awal pembangunan satu tower rumah susun di Manado bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
– BSPS Melonjak Drastis: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya naik signifikan menjadi 8.000 unit dari sebelumnya 748 unit.
– Hunian Multi-Sektor: Sebanyak 400–600 unit rumah tahap pertama diperuntukkan bagi ASN, UMKM, TNI, Polri, atlet, hingga tokoh agama melalui pola kolaborasi.
– Rumah Subsidi Tapera: Sekitar 7.000 unit rumah subsidi melalui kerja sama dengan BP TAPERA.
– Penanganan Bencana dan Kawasan Kumuh: Dukungan pembangunan rusun asrama serta hunian bagi warga Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir awal 2026, sekaligus penataan kawasan kumuh.
Program ini menjadi lompatan signifikan dalam sejarah pembangunan perumahan di Sulawesi Utara, baik dari sisi jumlah maupun variasi skema pembiayaan.
Sentuhan Ekonomi: UMKM dan Pengembang Lokal
Tak hanya menyasar pembangunan fisik, kerja sama ini juga menggerakkan roda ekonomi daerah. Pemerintah pusat menyiapkan subsidi bunga 5 persen untuk Kredit Modal Kerja dan Investasi UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar.
Di sisi lain, pengembang lokal mendapat dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat pembangunan hunian rakyat. Langkah ini diharapkan menciptakan efek berganda terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sinkronisasi Data dan Pengawasan Ketat
Agar seluruh program tepat sasaran, Menteri PKP telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sinkronisasi data secara real-time. Pendekatan berbasis data ini diyakini mampu meminimalkan potensi kesalahan distribusi bantuan.
Rencananya, Maruarar Sirait akan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026 guna memastikan implementasi program berjalan sesuai target sekaligus memperkuat koordinasi pusat dan daerah. **
