SULUT – Jarum jam baru saja melewati angka lima sore, namun aktivitas di lantai tiga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara masih jauh dari kata usai. Di salah satu sudut ruangan, Frangky Roger Mamesah tengah cermat memeriksa peta sebaran infrastruktur pedesaan. Di tangannya, selembar kertas bukan sekadar berisi garis dan angka, melainkan dokumen hidup yang menentukan apakah sebuah desa akan mendapatkan akses jalan yang layak atau tetap terisolasi.
Sebagai legislator yang baru saja mengemban amanah untuk periode 2024–2029, politisi dari Partai Demokrat ini menolak untuk menjadi tipikal pejabat yang hanya nyaman di balik meja. Bagi pria yang akrab disapa Roger ini, kursi parlemen di Kairagi hanyalah sebuah alat legalitas. Ruang sidang yang sesungguhnya adalah jalanan berdebu, pasar tradisional yang becek, dan beranda rumah warga di pelosok Daerah Pemilihan (Dapil) Sulut 6, yang membentang luas mencakup Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.
Komisi III dan Komitmen Pembangunan Tanpa Sekat
Duduk sebagai anggota Komisi III DPRD Sulawesi Utara yang membidangi sektor pembangunan, infrastruktur, dan lingkungan hidup, Roger memikul tanggung jawab besar. Sektor ini adalah urat nadi perekonomian daerah. Jika infrastrukturnya timpang, maka kesejahteraan masyarakat di akar rumput akan tersendat.
Dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Kerja Prasarana Strategis maupun dinas terkait, Roger dikenal sebagai figur yang jeli dan vokal. Ia tidak ingin proyek rehabilitasi fasilitas publik mulai dari gedung sekolah hingga pasar rakyat hanya sekadar selesai di atas kertas laporan serah-terima.
“Masyarakat tidak makan retorika atau angka statistik keberhasilan pembangunan. Yang mereka butuhkan adalah jembatan yang kokoh untuk membawa hasil tani dan ruang kelas yang aman tanpa bocor saat hujan deras mengguyur,” ungkap Roger dengan nada bicaranya yang lugas namun tetap santun.
Satu hal yang menjadi pembeda dari gaya kepemimpinan Roger adalah prinsip inklusivitasnya. Ia membawa bendera Partai Demokrat, namun saat melangkah ke lapangan, atribut partai itu ia simpan di dalam hati, menggantinya dengan komitmen pelayanan universal. Ia menegaskan bahwa gerakan perubahan dalam merealisasikan aspirasi harus dilakukan secara adil. Baginya, penderitaan rakyat karena infrastruktur yang rusak tidak pernah mengenal apa warna afiliasi politik atau pilihan mereka pada pemilu lalu.
Merajut Damai di Tengah Hangatnya Demokrasi Desa
Dinamika sosial politik di daerah pemilihannya kini tengah memasuki fase krusial. Kabupaten Minahasa sedang berada di tengah-tengah momentum Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak yang melibatkan 131 desa. Kontestasi politik di tingkat desa seperti ini sering kali memiliki tingkat kerawanan horizontal yang lebih tinggi dibandingkan pemilu legislatif atau pilkada, karena para calon dan pendukungnya saling bertetangga dan bertemu setiap hari.
Sadar akan potensi gesekan yang dapat merusak tatanan sosial, Roger tidak tinggal diam. Di sela-sela kesibukannya mengawal kebijakan makro di tingkat provinsi, ia meluangkan waktu secara konsisten untuk turun langsung melakukan safari Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di wilayah Minahasa.
Ia mendatangi balai-balai desa, menemui tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok pemuda. Pesan yang ia bawa ke mana-mana selalu seragam: merawat persaudaraan di atas kepentingan politik sesaat.
“Pilhut adalah pesta demokrasi, sebuah perayaan untuk mencari pemimpin desa terbaik, bukan arena untuk saling memusuhi. Siapa pun yang terpilih nanti adalah Hukum Tua bagi seluruh masyarakat desa tersebut. Jangan sampai kontestasi yang hanya beberapa bulan ini merusak nilai luhur Mapalus dan ikatan kekeluargaan tou Minahasa yang sudah kita rawat ratusan tahun,” imbau Bendahara DPD Partai Demokrat Sulut tersebut.
Langkah preventif yang dilakukannya ini mendapat apresiasi dari banyak pihak. Kehadiran figur legislator provinsi di tengah-tengah masyarakat desa memberikan rasa aman sekaligus mendinginkan suasana yang sempat memanas di kedai-kedai kopi tempat warga berkumpul.
Filosofi “Parlemen yang Berjalan”
Melihat rekam jejak aktivitasnya, Frangky Roger Mamesah seolah sedang mempraktikkan filosofi “parlemen yang berjalan”. Pintu komunikasinya, baik melalui telepon seluler maupun pertemuan langsung di kantor, selalu terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin mengadu atau sekadar bertukar pikiran.
Ketika senja mulai tenggelam di balik megahnya Gunung Lokon di Tomohon, atau saat lampu-lampu di pesisir Danau Tondano mulai menyala satu per satu, komitmen pelayanan itu tetap menyala. Di tengah skeptisisme publik yang sering kali mewarnai pandangan terhadap dunia politik, sosok seperti Roger hadir memberi pembuktian terbalik. Bahwa di tangan figur yang tepat, politik bisa menjelma menjadi jembatan kemanusiaan yang utuh, sebuah ikhtiar nyata untuk membawa kesejahteraan mengalir adil hingga ke beranda rumah masyarakat kecil di Bumi Nyiur Melambai.
