Example floating
Example floating
BITUNGMINUTPOLITIK/PEMERINTAHANSULAWESI UTARA

Catatan Ruslan Abdul Gani: Pancasila, “Rumah Bersama” yang Tak Boleh Retak

×

Catatan Ruslan Abdul Gani: Pancasila, “Rumah Bersama” yang Tak Boleh Retak

Sebarkan artikel ini

BITUNG – Di tengah hiruk-pikuk modernisasi dan derasnya arus digitalisasi, Pancasila kerap kali hanya menjadi dekorasi dalam pidato-pidato formal. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kolonel TNI (purn) H. Ruslan Abdul Gani, S.Sos., MM., mengajak kita semua untuk melihat kembali dasar negara ini dengan kacamata yang berbeda: Pancasila sebagai sebuah “rumah bersama.”

Bagi legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, Indonesia adalah rumah besar yang dibangun di atas fondasi perbedaan. Suku, agama, dan ras adalah tiang-tiang yang menyangganya, sementara Pancasila adalah atap yang melindungi semuanya.

“Jika salah satu tiangnya digerogoti oleh intoleransi, atau atapnya dirusak oleh ego kelompok, maka seluruh rumah ini terancam runtuh. Peringatan 1 Juni adalah momen bagi kita untuk memeriksa kembali, apakah kita sudah merawat rumah ini dengan baik?” ujar Ruslan memperingati Hari Lahir Pancasila, Senin (01/06/2026).

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sulut 2 (Minahasa Utara dan Kota Bitung), Ruslan mengamati adanya pergeseran sosial di mana sifat individualisme perlahan mulai mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mengembalikan jiwa Mapalus atau tradisi gotong royong khas Sulawesi Utara dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di lingkungan terkecil.

Menurutnya, masyarakat harus mengutamakan musyawarah yang sehat ketika terjadi gesekan atau kesalahpahaman, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Di sisi lain, komitmen para pemangku kebijakan juga sangat dinantikan agar distribusi bantuan sosial dan program pembangunan daerah dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

Ruslan menegaskan, tolok ukur keberhasilan kita ber-Pancasila tidak dilihat dari seberapa megah kita merayakan upacara 1 Juni. Sebaliknya, hal itu diukur dari seberapa peduli kita pada nasib sesama.

“Bagi saya pribadi, ideologi Bung Karno ini mengajarkan bahwa menjadi pemimpin atau wakil rakyat berarti menjadi pelayan. Selama masih ada warga di Bitung atau Minut yang kesulitan menyekolahkan anaknya atau berobat, tugas sejarah kita mengamalkan Pancasila belum selesai,” tutup personil Komisi II DPRD Sulut tersebut.