BOLTIM, detiKawanua.com – Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Republik Indonesia (RI), pada Rabu, (18/06/2025), mulai melakukan penilaian evaluasi lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Penilaian Kemen PPA yang dilaksanakan secara daring bersama tim gugus tugas Pemkab Boltim tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan dihadiri langsung oleh Bupati Oskar Manoppo, SE, MM, bersama Ketua TP PKK Ny Rosita Pobela SE, M.Si.
Sebagaimana disampaikan Ketua Gugus Tugas yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Moh. Ikhsan Pangalima, S.Pi, MAP bahwa pelaksanaan penilaian evaluasi Hybrid KLA Tahun 2025 dilakukan oleh Tim verifikator pusat yakni Asisten Deputi koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak wilayah I KemenPPPA, Devy Nia Pradhika, dan Analis Penyuluh Syariah Kementrian Agama RI, Anggun Novita Sari.
“Pada penilaian KLA tahun 2025 ini, Pemkab Boltim juga melibatkan beberapa satuan kerja terkait, pihak Polres Boltim, Kementrian Agama Boltim, Pengadilan Agama Boltim, Ketua TP-PKK Boltim, PT. Arafura Surya Alam (ASA), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta Forum Anak Daerah Boltim,” ujar Sekda.
Sementara itu, Bupati Boltim Oskar Manoppo dalam kesempatan yang sama menerangkan bahwa predikat KLA bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi tumbuh kembang anak.
“Pemkab Boltim terus berupaya melakukan integrasi pembangunan berbasis hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor. Upaya ini sejalan dengan misi pembangunan daerah Boltim yakni Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa,” terang Bupati.
Bupati pun meyakini, pembangunan manusia harus dimulai sejak usia dini. Anak-anak bukan sekedar penerima manfaat pembangunan, akan tetapi juga subjek utama yang akan menentukan arah dan wajah pembangunan daerah kedepan.
“Pembangunan SDM yang berkualitas tidak akan terwujud tanpa dimulai dari penghormatan hak-hak anak. Diantaranya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, hingga hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” ucap Bupati.
Bupati pun menyebutkan bahwa sejalan dengan misi tersebut, berbagai program strategis telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diantaranya:
1. Penyusunan dan penguatan regulasi daerah terkait perlindungan anak
2. Pengembangan layanan kesehatan ramah anak di fasilitas kesehatan
3. Penguatan satuan pendidikan ramah anak
4. Pengembangan pusat pembelajaran keluarga
5. Peningkatan peran serta forum anak sebagai pelopor dan pelapor
6. Peningkatan sinergi lintas perangkat daerah serta dukungan dari dunia usaha, media dan masyarakat.
“Semua ini kami lakukan agar visi dan misi daerah benar-benar diterjemahkan dalam program nyata, khususnya oleh anak-anak kita,” jelas Bupati.
Bupati berharap dengan adanya KLA, seluruh hak anak Boltim dapat terpenuhi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengurangi resiko terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi, penelantaran dan kekerasan.
“Proses ini bukanlah sesuatu yang instan, tapi memerlukan sinergi, kolaborasi dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada gugus tugas KLA Boltim yang telah menunjukan dedikasi luar biasa dalam mempersiapkan seluruh proses verifikasi hingga hari ini,” tutup Bupati.
Turut hadir dalam penilaian KLA tersebut antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Boltim, Para pejabat tinggi pratama baik dari instansi vertikal maupun daerah yang terhubung dalam gugus tugas KLA tahun 2025, serta dari Forum Anak Daerah. (Billy Mokodompit)
