SULUT – Komisi IV DPRD Sulut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekertariat Daerah Provinsi Sulut guna mendapatkan data dan informasi mengenai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Selasa (11/03/2025) di Kantor DPRD Sulut.
Dalam RDP tersebut, Sekertaris Komisi IV Cindy Wurangian menemukan, ada calon penerima bantuan hibah yang diusulkan dari tahun 2022, namanya tercatat sebagai penerima bantuan hibah di tahun 2025.
Untuk menghindari agar supaya realisasi anggaran Biro Kesra di tahun lalu yang hanya 70an persen, Cindy menekankan, anggaran yang telah dianggarkan di tahun ini harus disalurkan pada penerima bantuan. Menurutnya, proposal yang sudah masuk dari tahun-tahun kemarin, mungkin saja orang yang mengurus pada saat itu sudah meninggal, atau sudah pindah jemaah, dan lain sebagainya.
“Ini bisa lost information (putus kontak). Orang sudah tidak tahu ternyata telah dianggarkan di pemerintah provinsi proposal yang telah dimasukkan pada tahun lalu atau dua tahun yang lalu,” ujarnya.
Kepada Karo Provinsi Sulut, Fereydy Kaligis, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut ini meminta data penerima bantuan hibah yang akan diberikan ke Komisi IV harus sudah disertai dengan contact person (narahubung).
“Supaya anggota komisi di masing-masing dapil bisa bantu komunikasi dirumah ibadah yang dianggarkan bantuan hibah untuk segera dipenuhi persyaratannya,” jelasnya.
Cindy menambahkan, Anggota DPRD hanya bantu memfasilitasi, nanti dari tim hukum dari pemerintah provinsi yang meneliti persyaratannya sudah sesuai atau tidak.
“Kalau persyaratannya tidak sesuai, jangan diberikan bantuan agar tidak berdampak dikemudian hari,” tandas Politisi Dapil Minut-Bitung.
Cindy Wurangian Tekankan Ke Biro Kesra, Data Penerima Bantuan Hibah Dilampirkan Kontak Person
