Sulut – Anggota Komisi IV DPRD Sulut mempertanyakan nasib guru di Nusa Utara yang belum memperoleh tunjangan fungsional disebabkan tidak dapat mengikuti pelatikan jabatan fungsional.
Hal itu disampaikan Legislator partai Golkar Dapil Nusa Utara ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (03/02/2025).
“Ada beberapa guru mengeluh tidak bisa menerima tunjangan fungsional guru, karena pada saat pengambilan sumpah tidak ada jadwal kapal keberangkatan. Sedangkan syaratnya harus hadir melakukan pelantikan,” ungkap Vionita.
Ia pun menanyakan terkait nasib guru yang seharusnya sudah menerima tunjangan. Ia mengungkapkan, di daerah kepulauan menggunakan transportasi laut dan harus menyesuaikan cuaca, tidak setiap hari ada jadwal keberangkatan kapal.
“Apakah ada perlakukan khusus bagi mereka yang tidak sempat dilantik. Karena rugi kalau mereka tidak menerima tunjangan fungsional guru,” tanya Vionita.
Pada kesempatan tersebut, Vionita juga meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulut untuk memperhatikan bangunan dan fasilitas SMK 1 Siau Timur. Selain itu, ada juga beberapa SMA/SMK di Sitaro yang bangunannya harus segera diperbaiki.
“SMK 1 Siau Timur merupakan SMK pusat unggulan. Jurusan Keperawatan di sana sudah mengajukan pengadaan alat praktek tapi belum terealisasi, dan juga bangunannya sudah tidak layak lagi. Ada juga beberapa SMA/SMK disana rehabnya bermasalah, itu tolong diperhatikan,” desak Vionita yang juga Ketua Bapemperda DPRD Sulut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut Femmy Suluh menyampaikan, Kewenangan pelantikan fungsional guru ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Karena kewenangan pelantikan jabatan fungsional ada di BKD, kami akan berkoordinasi pelantikan selanjutnya. Mungkin juga karena kemarin ada Pilkada, untuk berbagai pelantikan akan dilakukan setelah pelantikan kepala daerah terpilih,” jelas Femmy.
Lanjut Femmy, Terkait untuk rehab Sekolah SMA/SMK di Sitaro, dinas akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sekolah mana yang harus dilakukan perbaikan fasilitas gedung.
“Untuk rehap-rehab sekolah di Sitaro nanti kami akan koordinasikan kunjungan PPKnya, dan jika berkenan bisa kami mendapatkan data untuk SMA/SMK mana yang harus segera direhab,” tutup Femmy.