Sulut, detiKawanua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Tehadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Raski Mokodompit, Wakil Ketua Billy Lombok, dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengawali paripurna menyampaikan, amanat Peraturan DPRD Sulut nomor 1 Tahun 2021 tentang tata tertib DPRD pasal 107 ayat 1 huruf C bahwa rapat paripurna DPRD dan jumlah anggota DPRD selain menetapkan perda.
“Dari 45 anggota DPRD telah hadir 24 anggota dengan demikian Rapat Paripurna DPRD hari ini memenuhi korum,” ucap Silangen, Senin (22/07).
Silangen juga mengatasnamakan pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat atas penghargaan anugerah Merdeka Belajar tahun 2024 bagi Pemerintah Provinsi Sulut kategori Transformasi Anggaran Pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
“ini mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci emas untuk masa depan melalui transformasi anggaran yang efektif kita berinvestasi dalam potensi anak-anak kita dan memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua sebagai arsitek masa depan. Mari kita terus berinovasi dan memperbaiki sistem pendidikan bagi kemajuan Sulut,” ujar Silangen.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam memberikan apresiasi dalam menyusun, membahas, mengimplementasikan dan mengawasi setiap rencana dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulut untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Gubernur menyampaikan, penyusunan telah dilaksanakan dan setiap tahun berjalan untuk menentukan arah pembangunan dan anggaran tahun berikutnya. Tahapan ini menjadi sangat penting dan strategis sebagai pedoman dalam berbagai hal baik untuk kebijakan umum atas APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pedoman dalam mengarahkan sumber daya untuk mencapai target-target pembangunan bahkan sebagai instrumen untuk menunjukkan pembangunan yang transparan, akuntabel dalam satu tahun anggaran.
“Besar harapan saya di tahun 2025, selanjutnya perlu orientasi tentunya demi kelancaran pembangunan tahun 2025,”ujar Olly.
Olly menambahkan, untuk KUA PPAS APBD tahun 2005 akan lebih longgar dari tahun 2024 karena tahun 2024 kita harus membiayai Pilkada dan juga tahun 2024 kita selesai cicilan Rumah Sakit ODSK dan Rumah Sakit Mata.
“Tahun 2024 kita sudah selesai cicilan RS ODSK dan RS Mata. Artinya tahun 2025 akan lebih longgar untuk kegiatan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena secara otomatis PAD dari kedua RS ini akan naik signifikan,” katanya.
Selain itu, Gubernur menjelaskan tema kerja pemerintah tahun 2025 akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan, untuk mewujudkan tema ini kebijakan prioritas pembangunan diadakan pada tiga aspek,” ungkapnya.
“Pertama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kedua pembangunan infrastruktur berkualitas, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” pungkasnya.
DPRD Sulut Gelar Paripurna Penyampaian Gubernur Terhadap KUA-PPAS APBD Tahun 2025
