Detikawanua.com – BOLMONG – Berdasarkan hasil rapat gabugan komisi I dan III Dewan perwakilan rakyat daerah bolaang mongondow serta dalam rangka lanjutan rapat dengar pendapat (RDP) gabungan komisi DPRD kabupaten bolaang mongondow bersama mitra kerja eksekutif sehubungan dengan tindaklanjut terhadap data base tenaga honorer,tenaga kontrak,dan tenaga sukarela. 17/22/Okt.Senin
Rapat di buka wakil ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani SH.SE dan di awali informasi atas penyebab perihal SK terbanyak berdomisili luar kabupaten bolmong serta klarifikasi dari BKPP adanya diskriminatif dalm proses pengimputan data tenaga honorer.
Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, di hadiri Asisten III sekda Kabupaten bolmong,Kepala BKPP Bolmong,Kepala dinas kabupaten bolmong,Kepala dinas Kab,Bomong Dan Direktur RSUD Kab Bol-mong.
Dilain tempat pihak instansi BKPP mengklarifikasi tentang informasi adanya diskriminatif dalam proses pengimputan data tenaga honorer “itu tidak benar, Namun data yang kami input berdasarkan berkas yang masuk,dan skema sesuai regulasi surat edaran pendataan non ASN masa kerja minimal satu tahun.”Ujar kepala BKPP di saat RDP dengan perwakilan anggota DPRD Bolmong.
Selanjutnya“Diharapkan seluruh Kepala Dinas yang terkait agenda RDP dapat menyajikan data yang lengkap, selain itu kami juga mengharapkan kerja sama seluruh jajaran untuk lancarnya kegiatan rapat dengar pendapat ini.Dan diharapkan dapat menguasai permasalahan di satuan kerjanya masing-masing,” ucap Sulhan saat rapat dengar pendapat. (Adv)
LM
