Tahuna, detiKawanua.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pengelolah Perbatasan Daerah (BPPD) menggelar Kegiatan Workshop Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah bertempat di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo.
Kegiatan Workshop ini dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan hasil musrembang di Kecamatan Lokasi Prioritas (LOKPRI) Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022 dan rencana program kegiatan untuk tahun 2023 dan 2024.
Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes E Gaghana SE ME dalam sambutannya mengatakan, bahwa dalam urusan perencanaan pembangunan tentunya mengikuti berbagai tahapan melalui tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi sehingga terciptalah sebuah dokumen perencanaan yang baik Sehingga sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif.
Pembangunan di wilayah perbatasan secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menjadi tanggung jawab kita semua dapat difasilitasi oleh pemerintah provinsi dalam kerangka untuk koordinasi integrasi dan sinkronisasi otonomi daerah tahun 2021 terkait dengan program-program yang kita laksanakan berdasarkan usulan dari kecamatan dan Kabupaten dalam rangka memberikan pemahaman bersama memberikan pencerahan,” kata Gaghana.
Sekarang harus menyuarakan aspirasi kita dalam sebuah sinkronisasi dalam kerangka semua bersuara dengan suara yang berbeda ketika ada sinkronisasi, Kecamatan masing-masing atau pemerintah daerah bersuara dengan hal-hal yang diluar dari pada hasil yang menjadi kesepakatan kita bersama daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah perbatasan kekuatan untuk membangun NKRI untuk membangun masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe kita memanfaatkan wilayah perbatasan ini sebagai gerbang maritim,” ujarnya.
Cita-cita kita untuk melakukan itu untuk kesejahteraan untuk kemandirian bagi masyarakat kita, berharap ini menjadi sebuah realita yang salah satu contoh dengan berbagai agenda kalau Tuhan berkenan dari kementerian yang terkait untuk langsung dan melakukan ekspor perdagangan ke negara tetangga Philippines, bebas sesuai dengan syarat kapal pemerintah daerah menjadi salah satu solusi terhadap wilayah perbatasan ini daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi gerbang untuk kesejahteraan kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita berharap dengan dibukanya jalur bilateral ini keluar masuk barang dan orang yang ada di wilayah ini menjadi sebuah solusi yang harus kita lakukan bersama kita mengharapkan tidak hanya perdagangan barang tetapi juga terhadap manfaat keluar masuk di sektor pariwisata yang menjalin kerjasama dengan negara tetangga.
“Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjadi keterkaitan ,keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengembalian pelaksana pembangunan baik itu dari pihak desa, kecamatan, kabupaten, propinsi maupun secara Nasional,” ungkap Gaghana.
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan demokratif, parsipatif baik dari atas kebawah dari bawah ke atas serta menggunakan pendekatan produktif melalui pokok-pokok pikiran yang dihimpun oleh DPRD.untuk itu terus berupaya meningkatkan sinerji antar lembaga daerah, Kecamatan, Desa, dunia usaha serta DPRD sebagai mitra Kerja Pemerintah Daerah.
“Semoga kegiatan tersebut semakin memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas pembangunan Nasional dan daerah, dalam mengimplementasikan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang serasi,selaras dan seimbang demi terwujudnya kesejatraan masyarakat kawasan perbatasan,” kuncinya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Djemi Gagola,perwakilan unsur Forkopimda, Kepala Badan/dinas Pemkab Sangihe, para camat dan Kades. (Js)
