KPK Turun Kawal Pemprov Sulut Tertibkan Sejumlah Hal Ini

  • Whatsapp

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) Wilayah III KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI mendampingi Pemprov Sulut melakukan Penertiban Aset Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Bacaan Lainnya

Hal itu terlihat dari Rapat Koordinasi terhadap Aset Bermasalah dan P3D antara Pemprov Sulut yang dipimpin Sekdaprov Edwin Silangen dan Tim Korsupgah Wilayah 3 KPK RI di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur, Rabu (4/11/2020).

Sekdaprov Silangen mengapresiasi pertemuan ini sebagai bentuk perhatian KPK RI kepada Pemprov Sulut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas lewat pendampingan Tim Korsupgah Wilayah 3 KPK RI yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu.

“Kita juga berterima kasih karena dari evaluasi yang dilakukan oleh Tim Korsupgah Wilayah 3 KPK RI, indikator pencapaian pencegahannya Provinsi Sulut bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya,” kata Silangen.

“Mudah-mudahan kedepan makin lebih profesional dan berkualitas apa yang kita selenggarakan yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintahan dan akuntabilitas, transparansi pemerintahan ditengah kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulut secara khusus dan Indonesia,” sambungnya.

Terkait aset bermasalah dan penertiban aset P3D, Silangen menjelaskan bahwa Pemprov Sulut selalu meminta arahan dari KPK agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita bersyukur khusus untuk penanganan aset sebagaimana arahan dari KPK RI bahwa Pemprov Sulut harus menyediakan database aset kemudian mengelola aset Pemprov Sulut, melakukan rekonsiliasi dan penertiban serta pemulihan aset,” ungkapnya.

Pengelolaan aset di Provinsi Sulut, kata Silangen sudah menggunakan sistem aplikasi penatausahaan aset dengan menyesuaikan pada regulasi aset yang ada.

Diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2018 tentang pemerintah daerah ada kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat yang dialihkan ke pemerintah provinsi yaitu kewenangan di bidang pendidikan Sekolah Menengah atas kemudian penanganan kewenangan bidang kehutanan, perikanan dan kelautan, perhubungan dan pertambangan.

Kendati demikian, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum menyerahkan sepenuhnya aset-aset sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi.

“Pemerintah provinsi sangat mengharapkan dapat diberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut yang strategis dalam kaitan penanganan aset ini, personel, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen,” lanjutnya.

Turut hadir dalam rakor ini Ketua Tim Korsupgah Wilayah 3 KPK RI Dwi Aprilia Linda, Kaban BKAD Jeffry Korengkeng, Kadis Perhubungan Lynda Wantania, Kadis ESDM Fransiskus Maindoka dan Kadis Kehutanan Rainier Dondokambey.

(*/Mild70)

Pos terkait