Di Debat Publik Bahas Korupsi, Mencuat Dugaan Kasus di Minsel dan Minut

  • Whatsapp

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Debat Publik Tahap III Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Selasa (17/11/2020) baru-baru, yang mengusung tema “Menuju Sulawesi Utara Aman dan Tertib yang Berkeadilan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, pada pokok bahasan dalam debat pasangan calon terkait Pemerintahan Daerah, Supremasi Hukum, Politik, Keamanan, dan Bebas Korupsi, terdapat satu issu menarik yang mencuat dalam debat yang dipandu Liviana Cherlisa dari Kompas TV tersebut, ketika Pasangan Calon Nomor Urut 3, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK) mengungkap adanya fakta bahwa sejumlah oknum pejabat kepala dinas/badan di Minahasa Utara (Minut) dan Minahasa Selatan (Minsel) terseret dalam kasus hukum.

Bacaan Lainnya

Hal itu terjadi di masa pemerintahan Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dan Vonnie Anneke Panambunan (VAP) selaku kepala daerah di kedua kabupaten tersebut, yang kini (keduanya) mencalonkan sebagai gubernur di Pilgub Sulut 2020.

“Kita tahu persis di Minsel dan Minut, dalam 5 tahun belakangan ini, ada kepala dinas dan kepala SKPD yg tersangkut masalah hukum, seperti halnya di Minut yakni Kepala Dinas Penanggulangan bencana. Sementara di Minsel selama 10 tahun, ada 8 kepala SKPD yang terjerat masalah hukum. Apa jaminan bapak ibu jika jadi gubernur, supaya kasus seperti di Minut dan Minsel ini tidak terulang kembali,” tanya Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Steven Kandouw.

Menjawab pertanyaan ini, Cagub Nomor urut 1, Christiany Eugenia Paruntu (CEP) mengakui bahwa masalah manajemen di SKPD yang terseret masalah hukum itu memang tidak baik. Namun dia menegaskan, persoalan hukum tersebut sudah selesai dan diserahkan kepada pihak yang berkompeten.

“Dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi, karena semua sudah taat aturan,” terang CEP didampingi wakilnya Sehan Salim Landjar.

Sementara itu VAP menjawab dan mengungkapkan bahwa atas kasus tersebut adalah kebodohan sendiri (kepala dinas) sampai masuk penjara, karena itu anggaran dari APBN dan dialokasikan dalam dinas itu sendiri.

“Saya sudah kasih tau dan mengingatkan (ke oknum kadis) untuk hati-hati dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu saya kalau jadi gubernur akan mengawasi penuh pejabat di dinas-dinas,” ungkap VAP.

(*/rils)

Pos terkait