Suasana Rapat dengar Komisi III DPRD Sulut dan Dinas Perhubungan Sulut.
Manado, detiKawanua.com – Anggota Komisi III DPRD Sulut mengkritisi kinerja Kadis perhubungan Lynda Watania terkait berbagai permasalahan transportasi di Sulawesi Utara (Sulut).
Pasalnya, Kadis dinilai menganggap terlalu simpel/gampang terkait dengan besarnya anggaran di internal dinas dibandingkan untuk pemanfaatan langsung pada fasilitas keselamatan lalu lintas.
“Ibu ini saya pikir tidak cocok di dinas perhubungan karena Ibu melihat ini sesuatu simpel sekali. Ini menyangkut keselamatan angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara,” ucap Anggota Komisi III, Tonny Supit pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan, Selasa (05/11) di ruang rapat Komisi III.
“Saya tidak pernah mengatakan bahwa anggaran internal itu tidak cocok dan tidak baik. Tetapi yang saya katakan skla perioritas itu harus dibagi secara proporsional,” ujar punggawa partai berlambang Banteng Moncong Putih ini.
Kadis Perhubungan, Lynda Watania.
Menurutnya, penggangaran internal lebih besar dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan sehingga mengabaikan hal-hal prinsip yang menyangkut keselamatan dari pengguna transportasi yang ada di Sulut.
“Saya melihat anggaran di internal lebih besar dari pada untuk rambu-rambu lalulintas dan marka jalan. Jangan berlindung di undang-undang kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Saya pernah menjadi kepala daerah jadi saya tau, saya juga pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah pusat kalau kita desak itu mestinya jembatan timbang tidak jadi masalah karena jembatan timbang adalah salah satu urat nadi keselamatan berlalu lintas. Kita melihat bahwa mobil angkutan kita yang beroperasi di jalan casisnya sudah ditambah panjang kemudian bak sudah tambah tinggi dan muatannya minta ampun. Saya pernah ikut dari belakang dengan mobil, banyak didapati bus menghasilkan asap cukup tebal. Banyak sekali kecelakan lalulintas, terutama roda dua. Ketika pengendara itu melewati bus itu, otomatis pengendara R2 tidak bisa lihat di depan karena sudah penuh asap. Ini jadi masalah,” jelasnya.
“Ibu kadis uji emisi itu tidak mahal jadi kalau Ibu minta dari pemerintah pusat pasti diberikan. Saya biasa minta bukan saja Rp 5 M atau Rp 10 M. Saya juga pernah minta harga kapal Rp 23 M. Bukan satu yang dapat tetapi dua jadi kalau kita koordinasi yang baik pasti bisa jalan,” tandas mantan Bupati Sitaro dua periode ini. (*/Enda)
