Sulut, detiKawanua.com – Dalam pengelolaan dana desa untuk tidak melanggar aturan dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh sebab dana desa dari pemerintah pusat diberikan untuk mensejahterakan rakyat. Demikian ditegaskan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Inovasi Desa Provinsi Sulut Tahun 2019, Rabu (20/11/2019) yang bertempat disalah satu di Manado.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan dengan adanya dana desa itu sangat membantu daerah, oleh karena itu diingatkannya pula bagi para koordinator untuk tidak hanya memikirkan cat rambut dan tambah aplikasi handphone akan dikeluarkan.
“Ini serius, tidak main-main! Harus disadari dan dipahami khusus Sulut bagaimana pentingnya dana desa. 15 kabupaten/kota selalu saya sampaikan fiskal mereka tidak ada yang tinggi, yang mampu berdiri sendiri. Untuk itu, bagaimana pentingnya dana desa dikelola, mumpung tak menggangu casflow APBD,” jelas Kandouw.
Untuk itu Kandouw juga meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut (Royke Mewoh) untuk lebih selektif dalam memilih pengawas dan pendamping dana desa.
“Sekarang ini sudah berbicara inovasi. Jadi, kalau hanya biasa-biasa, out. Sudah tak jaman lagi yang biasa-biasa, begitupun dengan yang menjadi pendamping dana desa hindari karena adanya like and dislike,” ingatnya.
“Jangan bilang karena dari ‘jalur hijau’, atau apalah. Kalau kita dengar ada yang begitu kita out,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Royke Mewoh dalam laporannya mengatakan Sulut memiliki 1.507 desa. Semua desa di Sulut telah mendapatkan dana desa, dengan tertinggal satu desa yang belum ada perangkatnya yaitu di Bolaang Mongondow Timur yang belum terima,” terang Mewoh dengan menyebutkan untuk sekarang ini tidak ada ‘desa siluman’ di Sulut.
“Semua mendapat dana desa sudah ada kodevikasi desa yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, pemanfaatan dana desa dibuat sesuai dengan aturan walaulpun masih ada kendala sedikit. Karena masih kurang pemahaman pengelola dan desa dalam rangka pemanfaatan dan pertanggungjawaban,” ungkapnya
Disamping itu menurutnya dari data yang ada, di Sulut masih ada 12 desa yang tertinggal.
“Tapi setiap tahun ada perkembangan yang diharapkan periode berikut pak Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, di Sulut tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal,” tandas Mewoh.
Diketahui pada rapat tersebut dihadiri para camat dan Kumtua/Kepala Desa se Sulut dan pendamping desa. (Mail70/*)
