Manado, detiKawanua.com – Memberikan pembekalan penguatan dan pemantapan bagi para petugas pelayanan administrasi dilapangan serta pentingnya pendedikasian Keluarga Berencana (KB) yang diikuti perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten kota se-Sulut. Pada Kamis (18/07) sore hingga Jumat besok di Hotel West Lagon Manado, melalui Disdukcapil daerah Sulut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pelayanan Administrasi juga (Front Office) dan KB.
Adapun pada kegiatan Bimtek KB, yang dibuka Asisten I Pemprov Sulut, Edison Humiang yang mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey, memeberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan dimaksud dan antosias kehadiran dari para peserta dari kabupaten kota.
“Kegiatan ini penting dan strategis untuk gerak langkah pembangunan di daerah Sulut. Terdapat tiga hal penting yang saling berkaitan yakni, Kependudukan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup. Tidak lupa juga harus melibatkan bidang kesehatan dan pendidikan, karena aspek ini yang mudah dijangkau di masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi,” terang Humiang.
Lanjutnya begitu juga tentang Pasangan Usia Subur (PUS), yang menurutnya tidak sedikit pula dihadapkan dengan permasalahan dilapangan apalagi dalam hal koordinasi terlebih bagi kabupaten yang daerahnya jauh dari perkotaan.
“Jadi penting sekali dituntut sinergitas peran singkronisasi didalamnya. Bagaimana dengan sosialisasi KB, juga strategi jarak pertumbuhan dalam pernikahan jumlah kelahiran bayi (namun jangan terlalu jauh jarak kelahiran bayi). Saya menghimbau agar bisa fokus dalam pelaksanaan bimtek ini, saling bertukar informasi baik dari kepulauan, jadi kita bisa memetakan bagaimana upaya penanganannya. Perlu dipahami pelaksanaan Bimtek ini sebagai wahanan kolaborasi menetapkan tekad dan komitmen bersinergi positif untuk berbagi pengalaman informasi,” tandas Asisten I.
BIMTEK PELAYANAN ADMINISTRASI
Sementara itu dalam kegiatan Bimtek bagi Petugas Pelayanan Administrasi, melalui Direktur Kampus IPDN Sulut, Nouldy Tendean yang juga sebagai pembicara dalam bimtek dimaksud, kepada wartawan menjelaskan bahwa kebijakan aminduk (Administrasi Kependudukan), yang sangat penting adalah bagaimana tentang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen catatan sipil.
“Karena itu hak dari warga negara yang diakui negara sebagai penduduk di negara itu. Dokumennya mulai dari peristiwa kelahiran, data perkawinan, perceraian hingga kematian harus ada dan dijamin pemerintah. Harus tertib administrasi kependudukan, tidak akan tercapai kesemuanya jikalau tidak ada aminduk,” terang Nouldy seraya mengatakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 segala bentuk pengurusan itu gratis (tanpa pungut biaya) mulai dari akta kelahiran dan kematian.
“Karena itu wajib untuk melaporkan (update) ke Disdukcapil dan hal tersebut merupakan penjabaran dari Indonesia sadar tertib kependudukan,” ujarnya.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Disdukcapil Daerah Sulut, Bahagia Mokoagow, para perwakilan Dukcapil kabupaten kota se-Sulut.
(1s70)
