Manado, detiKawanua.com – DPD Partai Hanura Sulut akan melakukan tindakan ‘penertiban’ terhadap oknum yang mengatasnamakan Partai Hanura di Sulut dan salah pemanfaatannya.
Ketua DPD Partai Hanura Sulut Jackson Kumaat mengatakan, sudah saatnya oknum yang menggunakan atau memanfaatkan atribut organisasi maupun atribut partai politik (parpol) ilegal itu sadar diri, bahwa adalah tindakannya tersebut menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dia menegaskan, pihaknya akan melakukan tindakan menertibkan oknum yang mengatasnamakan Partai Hanura di Sulut dan salah pemanfaatannya atas tindakan pencaplokan dan adanya praktek ‘tiruan’ simbol-simbol Partai Hanura di Sulut. Bahkan saat ini DPD Partai Hanura Sulut sedang menyiapkan diri untuk menempuh jalur hukum.
“Rapat tadi juga salah satu poinnya memutuskan akan kita tempuh jalur hukum, ini khusus untuk memberikan sanksi kepada siapa saja. Terutama mereka oknum yang menyalahgunakan atau mengatasnamakan nama Partai Hanura Sulut, laporan akan dilayangkan tim hukum Partai Hanura Sulut ke Polda, sehingga mereka yang mengatasnamakan Partai Hanura secara ilegal dapat diproses hukum,” tegas Jackson, Kamis (08/02) malam di Sekretariat DPD Partai Hanura Sulut.
Politisi muda yang dikenal akrab dengan nama panggilan Jacko itu, mengakui fenomena ini merugikan. Karena itu, upaya Partai Hanura Sulut ‘mempolisikan’ anggota ilegal agar masyarakat tidak salah mengartikan dan bias tafsir atas keberadaan DPD Partai Hanura Sulut, bahwa yang sah di bawah kepemimpinan Jackson Kumaat.
“Gejala dan praktek mengatasnamakan DPD Partai Hanura Sulut mungkin masyarakat sudah tahu, sehingga untuk menghindari salah kaprah dan tanggapan publik yang ‘sesat’, kita langsung mengambil langkah hukum. Kita mengambil upaya ini sebagai jalan menertibkan Partai Hanura Sulut dari praktek-praktek yang salah serta merusak. Semoga pihak kepolisian dan instansi terkait dapat menindaklanjuti laporan DPD Partai Hanura Sulut nantinya,” terangnya.
Jackson juga mengatakan kalau DPD Partai Hanura juga akan menindaklanjuti surat dari PAC Partai Hanura se-Sulut terkait PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bermasalah.
(*/Indra)
