Example floating
Example floating
SULAWESI UTARA

Aset Belum Selesai, BPK Turun, Waruis Panggil Kepsek dan Operator

×

Aset Belum Selesai, BPK Turun, Waruis Panggil Kepsek dan Operator

Sebarkan artikel ini
Kadis Pendidikan Mitra Djely Waruis saat memimpin rapat dengan Kepsek dan Operator. 

Mitra, detiKawanua.com – Mulai turunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) di kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), memunculkan kepanikan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada, salah satunya Dinas Pendidikan yang hingga entry briefeng belum tuntas untuk pengelolaan aset.
Kepala Dinas Pendidikan Mitra, Djely Waruis bahkan memanggil seluruh kepala sekolah serta operator pada Senin (13/02), untuk segera menyelesaikan persoalan aset yang sudah sejak sebulan terakhir. 
“Lebih giat untuk diselesaikan. Saat ini tinggal Dinas pendidikan yang belum menyelesaikan aset, kenyataan masih kacau ternyata, makanya saya minta Seni malam ini untuk batas terakhir diselesaikan,” tegas Waruis saat memimpin rapat.

Lanjut Waruis, terkait belum tuntasnya aset dinas pendidikan Mitra dikarenakan belum sinkronnya data yang ada di bagian dengan yang ada di SimDa. “Ini semua akibat tidak sinkronnya data sehingga munculnya error saat dilakukan penginputan oleh operator dinas, makanya saya tekankan untuk segera diperbaiki,” ucapnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, tidak menyangka kejadian ini akan terjadi, melihat perjuangan yang telah dilewati siang dan malam bahkan hingga tinggal di kantor untuk menyelesaikan aset. “Waktu, tenaga dan pikiran terbuang percuma, makanya saya mintakan juga untuk kepsek mendampingi operator dalam penginputan hingga selesai. Agar semuanya bisa menikmati jerih lelah,” ungkap Waruis, sembari meminta kepsek memperhatikan kesejahteraan operator yang bertugas dan kepsek agar memperhatikan semua arahan sehingga tak ada kendala yang dialami
Waruis juga menekankan pentingnya persoalan aset untuk selesai, dikarenakan bisa berpengaruh dengan program Bupati James Sumendap dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Ini komitmen kita bersama. Jadi saya mohon mari kita bersama dengan pak Bupati untuk mempertahankan WTP. Makanya harus segera tuntas, karena tinggal mensinkronkan,” pungkasnya.
(Indri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *