Nampak Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar SH saat menerima penghargaan.
Boltim, detiKawanua.com – Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapat penghargaan sebagai Kabupaten yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menkumham Yasona Laoly kepada Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH, pada acara peringatan hari HAM se Dunia ke-68 tahun 2016, di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis (08/12).
“Boltim berhak menerima penghargaan tersebut, karena dari penilaian Kemenkumham, Boltim termasuk salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang peduli terhadap kebutuhan dasar warganya,” ujar Kabag Humas Pemkab Boltim, Drs Hamdi Egam
Lanjut, Egam mengatakan, bahwa indikator penilaian atas pemberian penghargaan tersebut meliputi hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak perempuan. “HAM tidak selalu identik dengan pelanggaran atau permasalahan. HAM di sini dalam konteks Pemda membangun daerahnya menjadi layak dijadikan sebagai tempat hidup,” papar Dia.
Terinformasi, penghargaan yang diberikan kepada 228 kepala daerah tersebut, sebagaimana telah dicanangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2013 dan perubahannya Nomor 25 Tahun 2013 tentang kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM yang memicu kepada kabupaten/kota untuk mengimplementasikan hal terkait, di antaranya Rencana Aksi Nasional HAM, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, dan mendukung implementasi kebijakan Three Plus Track.
“Boltim berhak menerima penghargaan tersebut, karena dari penilaian Kemenkumham, Boltim termasuk salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang peduli terhadap kebutuhan dasar warganya,” ujar Kabag Humas Pemkab Boltim, Drs Hamdi Egam
Lanjut, Egam mengatakan, bahwa indikator penilaian atas pemberian penghargaan tersebut meliputi hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak perempuan. “HAM tidak selalu identik dengan pelanggaran atau permasalahan. HAM di sini dalam konteks Pemda membangun daerahnya menjadi layak dijadikan sebagai tempat hidup,” papar Dia.
Terinformasi, penghargaan yang diberikan kepada 228 kepala daerah tersebut, sebagaimana telah dicanangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2013 dan perubahannya Nomor 25 Tahun 2013 tentang kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM yang memicu kepada kabupaten/kota untuk mengimplementasikan hal terkait, di antaranya Rencana Aksi Nasional HAM, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, dan mendukung implementasi kebijakan Three Plus Track.
(Fidh)
