Hindari Calo (Ist)
Bolmong,
detiKawanua.com — Pemerintah
Kabuapaten (Pemkab) melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
Bolmong, Usman Buchari Shut meminta, agar masyarakat menghindari calo dalam
pengurusan izin. bagi warga yang ingin mengurus segala bentuk perizinan.
Menurutnya, saat ini pelayanan KPPT kepada masyarakat dan pelaku usaha sudah
sangat transparan.
detiKawanua.com — Pemerintah
Kabuapaten (Pemkab) melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
Bolmong, Usman Buchari Shut meminta, agar masyarakat menghindari calo dalam
pengurusan izin. bagi warga yang ingin mengurus segala bentuk perizinan.
Menurutnya, saat ini pelayanan KPPT kepada masyarakat dan pelaku usaha sudah
sangat transparan.
“KPPT terus berkomitmen memberikan pelayan prima kepada
masyarakat, pelaku usaha dengan proses pengurusan izinyang lebih
cepat, transparan, serta tidak berbelit-belit,” katanya.
masyarakat, pelaku usaha dengan proses pengurusan izinyang lebih
cepat, transparan, serta tidak berbelit-belit,” katanya.
Ia
menjelaskan, ada
informasi dari masyarakat tentang adanya oknum yang mengaku sebagai petugas
KPPT. “Oknum tersebut mengaku pegawai kami (KPPT). Ia menawarkan diri untuk
mengurus IMB dengan meminta imbalan 2,5 persen dari biaya mengurus IMB,”
katanya.
menjelaskan, ada
informasi dari masyarakat tentang adanya oknum yang mengaku sebagai petugas
KPPT. “Oknum tersebut mengaku pegawai kami (KPPT). Ia menawarkan diri untuk
mengurus IMB dengan meminta imbalan 2,5 persen dari biaya mengurus IMB,”
katanya.
Selain
itu, lanjutnya, pihaknya terus berkomitmen untuk memberi pelayanan prima kepada
investor yang bakal mengurus izin maupun lainnya. “Kan sudah ada Perbup (Peraturan
Bupati) tahun 2015 terkait dengan pendelegasian pengurusan perizinan dan non
perizinan di KPPT. Maka dari itu, pengurusan perizinan maupun non perizinan
sudah satu pintu,” ujarnya.
itu, lanjutnya, pihaknya terus berkomitmen untuk memberi pelayanan prima kepada
investor yang bakal mengurus izin maupun lainnya. “Kan sudah ada Perbup (Peraturan
Bupati) tahun 2015 terkait dengan pendelegasian pengurusan perizinan dan non
perizinan di KPPT. Maka dari itu, pengurusan perizinan maupun non perizinan
sudah satu pintu,” ujarnya.
Ia
menambahkan, saat ini 41 perizinan yang diurus di
KPPT. “Sebenarnya, semua segala pengurusan perizinan maupun non perizinan sudah
didelegasikan ke KPPT. Namun belum terlaksanakan karena SKPD lain masih
menanganinya,” kata Buchari. (Tri Saleh)
menambahkan, saat ini 41 perizinan yang diurus di
KPPT. “Sebenarnya, semua segala pengurusan perizinan maupun non perizinan sudah
didelegasikan ke KPPT. Namun belum terlaksanakan karena SKPD lain masih
menanganinya,” kata Buchari. (Tri Saleh)
