Bupati Mitra, James Sumendap.
Mitra, detikawanua.com – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap SH, menyayangkan terkait rencana rasionalisasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang gencar di sampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yudi Chrisnandi.
Bahkan terkait hal tersebut, Sumendap menyarankan agar Yudi mundur sebagai Menteri jika memaksakan rasionalisasi tersebut.
“Jika terus dipaksakan, saya sarankan menpan mundur saja, karena kebijakan tersebut saya nilai tidak tepat,” kata Sumendap, Selasa (14/06) siang tadi.
Lanjutnya, saat ini asumsi anggaran daerah untuk belanja pegawai di Minahasa Tenggara masih sangat memungkinkan.
“Kalau di daerah kita masih 35% belanja pegawai, jadi sangat tidak mungkin di Minahasa Tenggara dilakukan rasionalisasi. Harusnya kebijakan tersebut jangan hanya asal,” katanya.
Bahkan menurutnya jika hal tersebut dilakukan di daerah lainnya seperti di Papua maka akan semakin tidak tepat.
Tak hanya itu dengan kebijakan Menpan melakukan rasionalisasi tersebut bakal berdampak dari citra pemerintah Presiden Joko Widodo.
“Sebenarnya juga Menteri harus pahami jika nantinya ini dipaksakan maka dampaknya akan ke Presiden yang akan menurun simpati masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut diungkapkannya jika kebijakan tersebut benar-benar dipaksakan maka daerah yang belanja pegawainya telah mencapai 65% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dirasionalisasi.
“Kecuali yang belanja pegawainya sudah sampai 65% itu baru bisa dipertimbangkan untuk dirasionalisasi. Tentunya memperhatikan segala aspeknya termasuk mempertimbangkn rakyat yang akan terdampak,” pungkasnya. (Indri)
