Bupati Bolmut Instruksikan Inspektorat Periksa Kelayakan Kapal 3GT

Depri Pontoh pada Pembukaan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional, beberapa waktu lalu. /Ist

Bolmut, detiKawanua.com – Saya akan menginstruksikan kepada pihak Inspektorat untuk memeriksa kelayakan (secara kualitas dan
kuantitas) kapal 3GT yang akan diperbantukan kepada masyarakat nanti.

Demikian yang disampaikan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs Hi Depri Pontoh terkait pengadaan Kapal 3GT yang dikeluhkan sejumlah nelayan.

Karenanya, pengadaan Kapal 3GT, yang akan memakan anggaran sekitar Rp 1 miliar pada tahun ini, bakal dipelototi lebih awal oleh Pemkab Bolmut. Pasalnya, tahun lalu sejumlah kalangan mengeluh, karena yang menerima bantuan kapal katinting namun tak bisa difungsikan.

“Utamanya di kalangan nelayan Kecamatan Pinogaluman. Makanya tahun ini, saya akan menginstruksikan kepada pihak Inspektorat untuk memeriksa kualitas dan kuantitas kapal 3GT yang akan diperbantukan kepada masyarakat nanti,” ujar Depri Pontoh.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan, agar bantuan dalam jumlah besar ini, tidak menjadi bahan celaan di masyarakat dan merusak reputasi kerja pemerintah yang sedang menanjak.  Sambung DP, saat kapal 3GT itu telah ada, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat, terkait jumlah dan kelayakannya. Jika sesuai, bantuan bisa langsung didistribusikan sesuai sasaran yang dicanangkan.

Namun sebaliknya, jika ada persoalan pada kualitas maupun kuantitas kapal 3GT itu, maka baik Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) maupun kontraktor yang mengerjakan, akan dievaluasi. “Nah saya minta masyarakat nelayan di kecamatan lainnya yang punya keluhan serupa, sampaikan kepada kami, untuk ditindaklanjuti,”pinta orang nomor satu Bolmut itu.

Pernyataan Bupati ini menuai apresiasi warga Desa Buko Kecamatan Pinogaluman, yang mengaku pernah mendapatkan bantuan perahu katinting namun kondisinya tak bisa digunakan alias rusak. Padahal seharusnya, bantuan mesin katinting ini, bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. 

“Termasuk para nelayan di Desa Buko, Buko Utara dan Tombulang Pantai. Proses penyaluran bantuan juga harus mendapat pengawasan langsung dari pihak-pihak terkait, agar pemerataan bantuan sesuai dengan yang diharapkan dan bantuan tepat sasaran,” pintanya. (*/Reza)