foto RSUDB (Ist)
Bolmong,detiKawanua.com-Rumah
Sakit Umum Datoe Binangkan (RSUDB) Bolaang Mongondow (Bolmong) perlu berahli
status ke Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) ini bertujuan agar keuangan daerah
dapat dikontrol.
Sakit Umum Datoe Binangkan (RSUDB) Bolaang Mongondow (Bolmong) perlu berahli
status ke Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) ini bertujuan agar keuangan daerah
dapat dikontrol.
Anggota Komisi III Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong) Jepri Tumelap
mengatakan Kunjungan Kerja (Kuker) ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)
beberapa waktu lalu untuk masalah keuangan daerah. “Apalagi soal pelayanan
kesehatan jadi jika RSUDB berahli ke BLUD maka semua dipastikan akan
terkontrol,” ujar Tumelap, Senin (16/05).
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong) Jepri Tumelap
mengatakan Kunjungan Kerja (Kuker) ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)
beberapa waktu lalu untuk masalah keuangan daerah. “Apalagi soal pelayanan
kesehatan jadi jika RSUDB berahli ke BLUD maka semua dipastikan akan
terkontrol,” ujar Tumelap, Senin (16/05).
Lanjutnya, kalau berahli status
maka ada tahapan yang harus dibenahi oleh instansi terkait berupa Renstra dari
kementrian. “Sebab itu lewat penganggaran, jika jadi BLUD mungkin kondisi
seperti kurangnya apa yang diperlukan itu akan terhindarkan,” ungkapnya.
maka ada tahapan yang harus dibenahi oleh instansi terkait berupa Renstra dari
kementrian. “Sebab itu lewat penganggaran, jika jadi BLUD mungkin kondisi
seperti kurangnya apa yang diperlukan itu akan terhindarkan,” ungkapnya.
Dicontohkan Tumelap, seperti yang
terjadi tiap tahun itu jika di awal tahun anggaran belum bisa jalan dan banyak
yang dibutuhkan. “APBD kan untuk 1 bulan pertama di awal tahun belum jalan dan
ada fasilitas belum terpenuhi serta si pasien butuh, harus bagaimana
mengantisipasi itu maka ini perlu juga dilihat oleh Pemerintah,” tukasnya. (Tri
Saleh)
terjadi tiap tahun itu jika di awal tahun anggaran belum bisa jalan dan banyak
yang dibutuhkan. “APBD kan untuk 1 bulan pertama di awal tahun belum jalan dan
ada fasilitas belum terpenuhi serta si pasien butuh, harus bagaimana
mengantisipasi itu maka ini perlu juga dilihat oleh Pemerintah,” tukasnya. (Tri
Saleh)
