Ketua Komisi D, Apriliano Saerang, mengatakan kepada dua kepala sekolah dari SD Negeri I Bunaken dan SD Inpres Bunaken agar menyampaikan apa rencana sekolah tersebut yang tak terselesaikan.
“Kalau memang pihak Diknas Manado belum mengakomodir, bawa saja ke komisi nanti kita teruskan ke instansi itu,” kata Saerang.
Didapati sejumlah infrastruktur sekolah tersebut tak layak belajar. Seperti di SD Inpres Bunaken yang 3 ruang gurunya sudah rusak parah. Padahal di tempat itu ada tenaga sollar sell yang ukurannya hampir 10 meter lebarnya terletak di atap sekolah.
Pemandangan berbeda didapati di SD Negeri I Bunaken yang tampak lebih rapih tapi dari pengakuan kepsek masih ada program diusulkan tapi belum datang.
Terkait itu, Wakil Ketua Komisi Dijana Pakasi, menuturkan, dalam kondisi seperti ini pendidikan di lokasi kepuluan perlu dijamah.
“Kami sudah memperoleh data-data lain untuk menjadi pengawasan komisi. Ini akan dimasukkan ke pemerintah,” tuturnya.
Sekretaris Komisi, Sonny Lela pun angkat bicara, bahwa ada anggaran sebesar Rp300 juta lebih telah diusulkan sehingga mereka berkewajiban mengawalnya.
“Dana besar tersebut harus dipakai untuk pembangunan dan setiap sekolah di Bunaken Kepuluan jeli mengawalnya pula. Kami dalam waktu dekat akan datang melihat perkembangan yang ada,” pungkasnya.
Di Bunaken Kepuluan sendiri, 5 sekolah masing-masing terbagi atas 1 TK milik GMIM, 2 SD, 1 SMP dan 1 SMKK. Para guru selain kepsek tinggal di lokasi tersebut tapi sebagian pegawai honorer yang setiap hari pulang ke Manado daratan.
Ikut dalam turlap, para anggota komisi masing-masing Markho Tampi, Fatma Syech Bin Abubakar dan Wahid Abdurrahman. (*)
