Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw saat memberikan sambutan sekaligus membuka workshop kehumasan Pemprov Sulut. (Ist)
Manado, detikawanua.com – Tidak hanya soal pemberitaan seputar kegiatan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut hingga para SKPD yang biasa diterbitkan oleh bagian Humas Pemrov Sulut yang dikritik oleh Wakil gubernur Sulut, Steven Kandouw, pada workshop kehumasan yang digelar Biro Tata Pemerintahan dan Humas (TapemHum), Rabu (27/04) di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, namun para media yang melaksanakan peliputan di Pemprov Sulut pun mendapat sindiran dari orang nomor dua Sulut itu.
Yang pertama menurut Wagub, persoalan pemberian Advetorial (berita pencitraan pesanan berbayar, red) ataupun iklan kepada perusahaan media itu melalui dana APBD yang anggarannya terbatas. “Karenanya Humas haruslah bijaksana dan proposional dalam membaginya, yang dilihat dari segi rating, oplah dan lain sebagainya,” terang Kandouw.
Kemudian untuk para wartawan juga menurutnya harus terus profesional dalam pemberitaan. “Pers juga harus tahu diri. Jangan oplah hanya 200 eksemplar tetapi dalam permintaannya harus satu halaman iklan minta harga yang sama dengan yang beroplah ribuan eksemplar. Demikian halnya dengan media online, jangan terlalu banyak berimprovisasi yang mungkin hanya lima orang pembacanya bahkan yang taupun hanya tetangganya sendiri. Begitu juga dengan radio, yang signalnya hanya sampai di Malalayang sudah kresek,”sentilnya.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga mengingatkan kepada pihak Humas Pemprov Sulut, untuk menyampaikan pemberitaan terhadap Kepala daerah itu secara realistis dan proporsional. “Humas jangan terlalu fokus pada pencitraan kepala daerah, sebab dalam ilmu komunikasi penciteraan berlebihan kepada kepala daerah adalah hal yang buruk. Berita/informasi yang memuat terlalu banyak pencitraan Kepala daerah pada suatu titik akan menimbulkan kemuakan publik terhadap informasi itu jika tidak sama dengan kenyataannya” katanya.
Adapun penyampaian yang bersifat sambutan itu, diungkapkan Wagub di hadapan forum resmi yang dihadiri Kasubid Lembaga Media dan Pers Kemendagri, Andri Indrawan para undangan dari sejumlah bagian kehumasan di pemerintahan Kabupaten Kota, juga dihadiri humas dari TNI dan Polri, serta para wartawan yang tergabung Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS).
Rep/Editor: Isjo
