Ketua DPRD Bolmong (Ist)
Bolmong, detiKawanua. Com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong, Welty Komaling SE, (01/03) mengatakan bahwa sistem Birokrasi dipemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Dibawah kepemimpinan Bupati Hi Salihi B Mokodongan Dan Wakil Bupati Yanny R Tuuk, terkesan tidak transparan.
Menurutnya, akibat dari ketidak transparan tersebut, maka secara tidak langsung justru malah menghambat bagi para investor untuk datang berinvestasi di kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki sumber daya kaya dengan luas wilayahnya besar.
Dirinya mencontohkan soal Kehadiran PT Conch dengan jumlah Investasi 10 trilliun, justru bukannya diberikan jaminan tapi terkesan malah ada pihak-pihak yang memanfaatkannya.
“PT Conch adalah perusahaan Bonafit asal negeri China yang berkecimpung di bidang semen, dan jelas sangat menguntungkan bagi warga masyarakat serta pemerintah, olehnya keberadaan Perusahaan seperti itu harus diberikan kemudahan oleh pemerintah, dalam hal ini instansi terkait,” ujar Komaling.
Keseriusan PT Conch tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan pembangunan Mes yang tengah dikerjakan, dengan target 18 bulan sudah langsung melaksanakan produksi.
“Sulenco itu IUPnya ada sekitar 700 Hektar, dan yang sudah dibebaskan ada 300 Hektar, dan telah menjadi hak milik. sebeb sudah disertifikatkan, namun yang menarik malah ada perusahaan yang baru datang, tiba-tiba meminta lahan yang sudah menjadi milik perusahaan lain, dan mendapat dukungan instansi terkait, malah meminta agar lokasi tersebut dibahagi dua. Jelas apa yang dilakukan instansi tersebut tindakan keliru dan tidak rasional, olehnya saya mempertanyakan hal tersebut, ada apa sebenarnya pemerintah ?, jelas perlakuan seperti itu sangat menghambat investor, “ urai Welty Komaling memberikan penjelasan.
Menariknya lagi, menurut Welty soal pengurusan ijin ke provinsi yang pertama mengajukan katakanlah Perusahaan A, namun tiba tiba yang duluan keluar justru malah perusahaan yang baru datang.
“Kenapa pula yang pertama mengurus Proses perijinan ke provinsi, berdasarkan rekomendasi daerah, adalah perusahaan A, tapi malah yang keluar duluan justru perusahaan yang baru, nah ini yang harus dipertanyakan, dan perlu adanya keterbukaan,” ucapnya.
Lebih lanjut Welty mengemukakan, jika perlakuan kepada para investor yang datang di Bolmong seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan, para investor yang harusnya mau berinvestasi justru akan balik kanan ke daerah lainnya, dan bila ini terus dibiarkan, jelas yang rugi adalah Masyarakat Bolmong.
(*/Tri Saleh)
