Pilwako Manado Sah 17 Februari, Ini Kata Van Bone

Manado, detiKawanua.com – Ketua Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Noortje Henny Van Bone, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi proses anggaran yang akan dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwako) Manado.

Hal itu dikatakan Van Bone, seusai melakukan konsultasi bersama Pemkot, KPU Manado, Bawaslu Sulut dan beberapa akademisi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (03/02).

Menurut Srikandi Partai Demokrat ini, dari hasil konsultasi, sebagaimana yang diragukan Pemkot untuk melakukan pergeseran anggaran dikarenakan harus ada payung hukum jelas, kini sudah terjawab dalam konsultasi tersebut.

“Payung hukumnya sudah disampaikan oleh Direktur Keuangan Kemendagri, itu tidak masalah. Dan mereka siap mem back up pelaksanaan Pilkada 17 Februari 2016,” kata Van Bone.

Dikatakan Van Bone, dirinya bersama legislator lainnya yang hadir saat itu juga, sudah mendengar langsung mengenai payung hukum untuk pergeseran anggaran.

“Undang-Undang 17/2003 Pasal 28 ayat 4 berbunyi: Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia angga-rannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran,” katanya.

Untuk itu,lanjut Van Bone, pihaknya akan tetap mengawal terjadinya administrasi, agar mempercepat anggaran Rp 2,3 Miliar yang ada. Supaya berlanjutkan dengan pergeseran.

“Kami akan fokus, berkoordinasi dengan Pemkot. Kalau dibutuhkan dari Pemkot untuk pembahasan, kami siap tentunya,” lanjut Van Bone.

Fungsi bugeting yang ada di DPRD Kota Manado itu, sambungnya, harus dilaksanakan. Karena, masyarakat Manado sangat menantikan Pilkada Manado secepatnya.

“Terus terang banyak masyarakat sudah resah dan tidak tahu penentuannya. Sekarang, payung hukumnya sudah jelas 17 Februari. Ini tetap akan dilaksanakan dan disukseskan. Tidak ada perubahan lagi. Tinggal teknis administrasi Pemkot dan KPU Manado,” tandasnya

Untuk dana Rp 2,3 Miliar yang sangat dibutuhkan oleh KPU Manado, menurutnya, hal itu tinggal dibicarakan dengan Kaban Keuangan Pemkot Manado.

“Karena itu, administrasi KPU dan Kaban. Kami akan awasi itu agar bisa diselesaikan secepatnya. Sehingga, tahapan bisa dilaksankan sebaik mungkin,” kunci Van Bone.

(*/Taufiq Murit)