Sekprov Sulut, Siswa R. Mokodongan. /Ist
Manado, detiKawanua.com – Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melunasi tunggakan pembayaran beras miskin (Raskin) di Bulog Divre Sulut, supaya segera dilunasi.
Demikian penegasan Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan, saat membuka rapat evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2015, yang diikuti para Bupati/Walikota se-Sulut, di Graha HV Worang, Selasa (19/01) lalu.
Menurut Sekprov, pelunasan tunggakan perlu dilakukan sehingga tidak mengganggu penyalurah raskin tahap berikutnya.
“Karena Bulog Divre Sulut hanya akan menyalurkan raskin tersebut bagi daerah yang sudah lunas,” tegas Mokodongan.
Sekprov juga memberikan apresisasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Uara (Bolmut), karena dua daerah tersebut menjadi contoh lunas pembayaran raskin.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM dalam Rakor Evaluasi dan Percepatan Program Raskin Provinsi Sulut yang digelar Bulog Divre Sulut akhir Tahun 2015 lalu, juga telah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota segera melunasi piutang beras raskin ke Bulog Divre Sulut.
“Beras raskin bukan gratis, karena itu bagi kabupaten/kota yang masih ada piutang segera dilunasi ke Bulog,” tegas Sumarsono.
“Karena filosofi raskin bukan sebagai upaya final penanggulangan kemiskinan, melainkan sebuah chars program pemerintah mengisi gap untuk mengurangi kesenjangan sosial,” jelasnya.
Dari data yang diperoleh Bulog Divre Sulut, Kabupaten/Kota yang belum melunasi raskin yaitu Kabupaten Talaud Rp.611.810.500, Kota Bitung Rp.455.174.000, Minut Rp.412.095.100, Sangihe Rp.363.941.500, Minahasa Rp.226.161.500, Minsel Rp.274.342.000, Mitra Rp.268.132.500, Manado Rp.193.687.000, Bolmong Rp. 178.881.000, Tomohon Rp.153.377.500, Bolsel Rp.147.143.000, Sitaro Rp.94.944.000 serta Boltim Rp.74.868.000. (*)
