Manado, detiKawanua.com – Sisa Dana hibah yang diberikan Pemerintah Kota Manado (Pemkot) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kurang lebih senilai Rp 2, 6 Miliart, nampaknya akan mempengaruhi kelangsungan Pemilihan Walikota (Pilwako) Manado jika dilangsungkan pada Tahun 2016 ini.
Terlebih, isu permintaan penambahan anggaran senilai Rp 8 Miliart yang akan diajukan KPUD ke Pemkot, ditepis Ketua DPRD Kota Manado, Nortje Henny Van Bone.
“Kalau untuk permintaan anggaran sebanyak Rp 8 Miliart, itu kami belum tahu,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Karena menurut Van Bone, pada saat diadakan hearing bersama KPUD soal sisa anggaran dan permintaan penambahan anggaran yang diperlukan KPUD hanya sebanyak Rp 4 Miliart bukan Rp 8 Miliart.
Jika pun ada permintaan penambahan anggaran lebih dari Rp 4 Miliart, Srikandi Partai Demokrat (PD) ini mengatakan, tentunya itu akan dievaluasi DPRD selaku badan pengawasan anggaran.
“Di APBD-P, untuk KPU masih ada anggaran Rp 2 Miliart. Dan tentunya jika sisa anggaran di KPU masih ada Rp 2, 6 Miliart, itu berarti sudah mencukupi. Karena, yang diperlukan hanya Rp 4 Miliart,” tandasnya.
Lebih jauh Ia menjelaskan, apabila memang benar jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar itu, Rp 8 Miliart, maka Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) akan dipanggil hearing untuk dimintai keterangan.
“Bila demikian besarnya anggaran yang diperlukan, maka PPK akan kami panggil,” tuturnya.
Untuk diketahui, dana hibah yang diberikan Pemkot kepada KPUD sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 lalu, sebanyak Rp 20 Miliart. (Taufiq Murit)
