Foto Bersama seusai Diskusi Akhir Tahun HMI MPO.
Bogor, detiKawanua.com – Penegakan hukum merupakan syarat utama pemberantasan korupsi, pernyataan tersebut mengemuka dalam focus group discussion yang digelar HMI MPO Cabang Bogor di Gedung KNPI Kabupaten Bogor,, Rabu (30/12).
“Masyarakat perlu mewaspadai skenario pelemahan KPK. Pertama, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, seperti yang terjadi pada pimpinan KPK sebelumnya, tidak mustahil skenario ini akan kembali terulang. Khususnya saat berupaya membongkar kasus besar korupsi. Kedua, revisi Undang-undang KPK yang sedang digodok DPR, ditengarai ada enam pasal yang berpotensi melemahkan KPK. Penegakan hukum harus menjadi syarat utama pemberantasan korupsi, tapi bagaimana mau tegak? Kalau UU tidak berpihak,” ujar Ketum PB HMI MPO, Muhammad Fauzi.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, DR. Ubedillah Badrun, menekankan perlunya aspek sosiologi hukum dalam pemberantasan korupsi.
“Sosiologi hukum dibutuhkan untuk memetakan masalah hukum, khususnya terkait korupsi sejak dari akarnya. Guna memberikan jalan keluar bagi masyarakat dari pengaruh korupsi, ibaratnya mencegah sebelum terjadi,” ujar Ubedillah.
Ia menggambarkan jejaring korupsi di lingkaran kekuasaan, “Ada upaya saling melindungi antara pelaku korupsi di lingkaran kekuasaan, termasuk lingkaran kekuasaan di daerah.”
Hadir juga di FGD tersebut Kejari Cibinong, Inspektorat Kabupaten Bogor dan Polres Kabupaten Bogor.
Pihak Kejari menyatakan perlunya mengutamakan aspek pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu Inspektorat menekankan pentingnya memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya anggaran Pemda yang berpotensi dikorupsi.
Pihak Polres sendiri menekankan sinergi yang lebih utuh dengan Kejari dalam memberantas korupsi khususnya di Kabupaten Bogor. “Pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung sebaiknya tidak tebang pilih dan menyentuh ke daerah-daerah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi,” terangnya.
Acara ini ditutup dengan pernyataan deklarasi bersama untuk melawan korupsi. (vkg)
