Ketua DPRD Kotamobagu, Hi Ahmad Sabir, menandatangani Nota Kesepahaman Revisi RPJMD Kotamobagu Tahun 2013 – 2018
Kotamobagu,
detiKawanua.com
– Setelah melewati proses tarik ulur kurang lebih 4 bulan lamanya, sejak
dilakukan Paripurna Tahap I, pada 22 Juli 2015, lalu, Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) Revisi RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018, akhirnya
resmi ditetapkan sebagai Perda.
detiKawanua.com
– Setelah melewati proses tarik ulur kurang lebih 4 bulan lamanya, sejak
dilakukan Paripurna Tahap I, pada 22 Juli 2015, lalu, Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) Revisi RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018, akhirnya
resmi ditetapkan sebagai Perda.
Penetapan itu
sendiri, dilakukan melalui Paripurna Tahap II atas Revisi RPJMD, pada selasa
(10/11), kemarin, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Hi Ahmad
Sabir.
sendiri, dilakukan melalui Paripurna Tahap II atas Revisi RPJMD, pada selasa
(10/11), kemarin, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Hi Ahmad
Sabir.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia Raya Sejahtera (GKIRS), Kadir Rumoroy, satu dari lima Jubir Fraksi yang menyampaikan persetujuan penetapan Revisi RPJMD Kotamobagu tahun 2013 – 2018
Meski tanpa
dihadiri Fraksi Partai Demokrat (FPD), yang dikabarkan sedang ada agenda
internal partai di Manado, bertepatan hari pelaksanaan paripurna, namun 5 dari
6 Fraksi yang ada, bersepakat RPJMD Kotamobagu 2013 – 2018, ditetapkan sebagai
produk Perda.
dihadiri Fraksi Partai Demokrat (FPD), yang dikabarkan sedang ada agenda
internal partai di Manado, bertepatan hari pelaksanaan paripurna, namun 5 dari
6 Fraksi yang ada, bersepakat RPJMD Kotamobagu 2013 – 2018, ditetapkan sebagai
produk Perda.
Penyerahan Nota Kesepahaman oleh Ketua DPRD Hi Ahmad Sabir, kepada Walikota, Ir tatong Bara
Dalam
penyampaiannya mengawali pelaksanaan paripurna, Ketua DPRD Hi Ahmad Sabir,
menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat, yang tertuang dalam dokumen RPJMD. “Penyusunan APBD tahun 2016
mendatang, harus ada sinkronisasi dengan apa yang telah diprogramkan pemerintah
pusat. Oleh karenanya, revisi RPJMD menjadi penting untuk diselaraskan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujar Sabir.
penyampaiannya mengawali pelaksanaan paripurna, Ketua DPRD Hi Ahmad Sabir,
menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat, yang tertuang dalam dokumen RPJMD. “Penyusunan APBD tahun 2016
mendatang, harus ada sinkronisasi dengan apa yang telah diprogramkan pemerintah
pusat. Oleh karenanya, revisi RPJMD menjadi penting untuk diselaraskan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujar Sabir.
Suasana Rapat Paripurna. Tampak sejumlah Legislator sedang serius mengikuti jalannya sidang
Paripurna
yang dilaksanakan di ruang sidang gedung DPRD Kota Kotamobagu tersebut,
dihadiri langsung Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, Wakil Walikota
Kotamobagu, Drs Jainudin Damopolii, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu, Tahlis Gallang SIP, para
Pimpinan SKPD, serta sejumlah undangan lainnya. (Adv/Ilman Ariyan)
