Billy Lombok, Personil Komisi II, DPRD Sulut.
Manado, detiKawanua.com – Kondisi alam dengan menampilkan kemarau panjang dipastikan dapat mengancam perekonomian di Sulawesi Utara (Sulut), jika tidak ada langkah cermat dari pemerintah untuk menangani hal ini.
Terutama, daerah-daerah lumbung beras dan pengekspor swasembada pangan lainnya. Hal ini mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Sulut. Menurut salah satu personil Komisi II Billy Lombok, menuturkan, kemarau panjang di Sulut sudah menjadi sistemik dan ini perlu secepatnya di respon oleh pemerintah.
Atas perhatian yang mendalam, Billy Lombok dalam pembahasan Komisi bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut selaku mitra kerja, Billy telah memberikan dorongan agar Dinas terkait secepatnya melakukan lobi ke pusat lewat APBN mengingat APBD sudah tidak maksimal lagi untuk persoalan ini.
“Akan ada lobi intensif terhadap dana-dana APBN. Kami sudah berikan dorongan ke dinas terkait untuk secepatnya melakukan lobi,” beber Aleg dapil Minsel-Mitra ini Usai Rapat Komisi, Rabu (19/08) siang tadi.
Lanjut Billy, pihak Komisi memberikan dorongan demikian karena pembahasan terkait anggaran irigasi dan perairan sudah tidak lama lagi akan berakhir.
“Terakhir besok (Kamis-red) pembahasan tentang dana irigasi dan perairan hal ini guna mengangani dampak sistemik di Sulut akibat kemarau. Demikian di Minahasa Selatan dan Mitra, kita berharap untuk segera di tanggulangi oleh pemerintah,” pungkas Billy.
Sebelumnya, Kadis Pertanian dan Perikanan, J.Panelewen menjelaskan, untuk meminimalisir dampak kemarau tersebut, pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tiga buah pompa air.
“Kami yang kita miliki hanya 150 juta, dana ini untuk pengadaan tida buah pompa air,” kata Kadis usai Rapat bersama Komisi II.
(Rifaldi Rahalus)
(Rifaldi Rahalus)
