Rapat Paripurna DPRD Sulut tentang penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2014 dipimpin Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw.
Manado, detiKawanua.com – Setelah digelarnya Rapat Peripurna terkait pandangan umum Fraksi maka, Senin (03/08), DPRD Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2014.
Dalam rapat ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DR.Djouhari Kansil dan Sekretaris Provinsi (Setprov), Ir. SR. Mokodongan dan perwakilan Polda, Danlantamal, Danrem 131 Santiago dan perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Selain itu, hadir juga Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Setprov Sulut serta anggota Forum Koordinasi Pimpina Daerah (Forkopimda).
Hasil Singkronisasi Banggar yang dibacakan Amir Liputo.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Steven Kandouw turut di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD Stevanus Vreeke Runtu (SVR), dan Marten Manopo. Secara umum dalam Rapat penetapan kali ini semua fraksi menyetujui Ranperda tersebut untuk di tetapkan.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Kristovorus Decky Palinggi saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya terkait Ranperda pelaksanaan APBD TA 2014.
Berjumlah enam Fraksi di DPRD Sulut sebagaimana dalam laporan persetujuan yang di sampaikan setu persatu melalui juru bicara (Jubir) seluruh fraksi yakni, semua fraksi mengakui adanya perubahan yang signifikan di Sulut.Terlebih lagi, Pemerintah Sulut di bawa kepemimpinan Gubernur DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) bersama Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil, daerah nyiur melambai ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Penandatanganan Dukumen PErtanggungjawaban yang dilakukan Ketua DPRD SUlut disaksikan Wakil Ketua DPRD Sulut dan Wagub Sulut.
Atas torehan prestasi yang telah membawa Sulut menuju perubahan ini masing-masing fraksi kemudian memberikan apresiasi atas capaian yang di peroleh tersebut. Meski demikian, ke enam fraksi ini juga memberikan berbagai masukan, berupa kritikan kontruktif dan juga gagasan brilian demi Sulut lebih baik lagi ke depannya.
Ketaua DPRD Sulut menyerahkan Dokumen pertenggungjawaban kepada Wagub Sulut.
Atas apresiasi serta pendapat yang dilontarkan oleh fraksi-fraksi tersebut pun di tanggapi oleh Gubernur SHS melalui Wagu Djouhari Kansil, di sebutkan Kansil pada kesempatan itu bahwa sudah menjadi hal wajar ketika fraksi ikut memberikan perhatian atas kinerja Pemprov Sulut dan seluruh jajaran SKPD.
Hal ini demi masa depan Sulut, apalagi tanggapan dan masukan fraksi merupakan kritik yang membangun sehingga dapat menjadi proses evaluasi bagi kita semua.
Anggota DPRD Sulut saat mengikuti Rapat Paripurna.
“Kita pula telah sepakat dengan mengukir prestasi dan menjadikan sulut pilar-pilar yang berdaya saiang. Kita yakin semua itu merupakan harapan kita bersama sebagaimana apa yang terus di tunjukan oleh anggota dewan yang merupakan mitra kerja pemerintah provinsi,” kata Wagub Kansil dalam sambutannya.
Oleh karena itu, lanjut Kansil mengungkapkan, masing-masing fraksi terkait berbagai aspek yang tersampaikan berupa pandangan dan pendapat serta masukan akan menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk di jadikan proses pengkajian dan pembahasan yang komrehensif.
Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemprov Sulut mengikuti Rapat Paripurna.
Dalam berbagai upaya tambah Wagub, Pemerintah telah berupaya memaksimalkan kesejahteraan rakyat berdasarkan skala prioritas serta mengawal terwujudnya good goverment. Selain itu, Kansil berharap agar fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal yang mengacu pada pembangunan jangka panjang Sulut. (Adv/Rifaldi Rahalus)
