Manado, detiKawanua.com – Perseroan Terbatas milik negara yang bergerak di bidang panas bumi yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong yang telah beroperasi sejak 30 tahun yang lalu, dinilai ingkar janji. Dikarenakan komitmen untuk merekrut tenaga kerja lokal dinilai, hingga kini tak kunjung terealisasi.
Menyikapi persoalan tersebut, Legislator Sulut Jenny Mumek menilai, bahwa PT PGE Lahendong tak peduli dengan kondisi masyarakat sekitar lokasi panas bumi, antara lain, Desa Kasuratan, Tondangow, Pangolombian, Tonsewer serta Desa Tember, Kecamatan Tompaso.
“Sesuai kesepakatan awal, PT PGE berjanji akan merekrut tenaga kerja dari warga sekitar. Namun kenyataannya, tak ada warga lokal yang direkrut untuk bekerja. Tentunya, sebagai wakil rakyat, saya meminta PT PGE supaya komitmen dengan kesepakatan awal untuk merekrut tenaga lokal. Jangan sampai membuat keputusan yang bisa saja membuat emosi warga, hingga mereka menjadi marah dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Mumek kepada wartawan baru-baru ini.
Bahkan legislator PDIP ini juga menilai, perekrutan tenaga kerja lokal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pengeboran. Sebab, yang merasakan dampak dari aktivitas pengeboran tersebut adalah masyarakat sekitar. Apalagi, hal itu merupakan janji dari pihak perusahaan.
“Intinya PT PGE Lahendong harus menghargai hasil kesepakatan awal. Sebab jika hal itu tidak ditindaklanjuti, maka kami menggangap PT PGE telah melakukan pembohongan kepada warga sekitar lokasi pengeboran, yang begitu berharap dapat bekerja di perusahaan milik negera itu,” tegas Sekretaris Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, sembari menambahkan, bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila janji yang telah disampaikan oleh PT PGE kepada masyarakat tidak direalisasi.
(*/Enda)
