Minsel, detiKawanua.com – Tak ada kata Koalisi partai politik terkait Tugas dan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) artinya tak ada kaitan antara Tugas dan Fungsi DPR dengan Dukungan Partai ke Pasangan calon sesuai SK DPP. namun ini lebih pada Tupoksi yang melekat yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Royke Kaloh SE, kepada media ini Roy sapaannya menyatakan akan memanggil seluruh Lurah dan Camat se-Minsel. Pemanggilan tersebut terkait dengan pengelolaan dana kelurahan untuk kegiatan fisik berupa peningkatan sarana dan prasarana kelurahan.
“Tentu ini merupakan tugas kmai komisi berdasarkan Laporan dan Evaluasi selama Pengolahan anggaran tersebut kami akan minta data dari setiap kelurahan dan nanti akan dicocokan dengan data yang dilaporkan oleh kecamatan, dan yang pasti seluruh Camat juga akan turut dipanggil, ” ujar Roy, Minggu (30/08).
Lanjut Pemilik Jargon Realistis Wibawa Kerakyatan (RWK) DPRD Komisi 1 Kabupaten Minsel dalam kiat ini juga ingin memastikan bahwa masyarakat merasakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan kelurahan bukan tanpa tujuan tapi justru semua untuk Rakyat
“Saya ingin masyarakat memahami tugas dan fungsi dewan tidak kandas pada yang namanya Koalisi.. no..no.. ini satu hal yang berbeda harapan kami pengerjaan kegiatan fisik dari alokasi dana kelurahan dapat selesai tepat waktu. Dan yang terpenting harus melibatkan masyarakat dalam tiap pembahasan penggunaan dana kelurahan,” papar Ketua Partai Demokrat DPC Minsel
Selain itu menurut Royke dirinya tetap pada komitmen untuk mengawasi setiap Mitra kerja Komisi I dalam setiap Realisasi Anggaran dan Pengolahan Anggaran apakah semangatnya untuk Rakyat atau untuk Kepentingan Pribadi
Karena menurut Kaloh sukses tidaknya dana kelurahan dilihat dari sejauh mana peran serta masyarakat dan peran dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, bisa dilihat jika bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.
“Dalam waktu dekat akan segera dipanggil Camat dan Lurah se-Minsel. Jadi, kami berharap dapat mempersiapkan segala berkas pendukung sebelum mendapat undangan resmi dari Komisi I DPRD Minsel,” tutupnya. (Vandytrisno)
