Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono menyampaikan tanggapan terkait
sejumlah poin yang disampaikan DPRD dalam dokumen KU-PPAS APBD TA 2016.
sejumlah poin yang disampaikan DPRD dalam dokumen KU-PPAS APBD TA 2016.
Manado, detiKawanua.com – DPRD Sulut melaksanakan Rapat Paripurna dalam
rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut TA
2016, Selasa (17/11), setelah pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut
melakukan rapat-rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Pemprov Sulut.
rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut TA
2016, Selasa (17/11), setelah pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut
melakukan rapat-rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Pemprov Sulut.
Ketua sementara DPRD Sulut Stefanus Vreeke Runtu didampingi Wakil
Ketua Imanuel Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan dihadiri segenap
anggota DPRD Sulut, memimpin jalannya Rapat Paripurna tersebut.
Ketua Imanuel Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan dihadiri segenap
anggota DPRD Sulut, memimpin jalannya Rapat Paripurna tersebut.
Hadir pula Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono, Sekprov SR
Mokodongan, para pejabat teras di lingkp Pemprov Sulut, Forkopimda,
perwakilan lembaga dan undangan. Dalam penjelasan terkait hasil pembahasan KUA-PPAS APBD 2016,
pimpinan DPRD menegaskan beberapa poin yang perl mendapat perhatian
Pemprov Sulut.
Mokodongan, para pejabat teras di lingkp Pemprov Sulut, Forkopimda,
perwakilan lembaga dan undangan. Dalam penjelasan terkait hasil pembahasan KUA-PPAS APBD 2016,
pimpinan DPRD menegaskan beberapa poin yang perl mendapat perhatian
Pemprov Sulut.
“Pemerintah daerah harus lebih memfokuskan perhatian pada kegiatan
kegiatan sosial kemanusiaan serta perbaikan peningkatan infrastruktur
berkaitan dengan pelayanan publik yang menyentuh lebih dapat dirasakan
oleh masyarakat serta kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat KUA PPAS
prov Sulut TA 2016 yang selengkapnya dituangkan dalam notulen rapat
pembahasan yang dimaksud,” ujar Vreeke Runtu.
kegiatan sosial kemanusiaan serta perbaikan peningkatan infrastruktur
berkaitan dengan pelayanan publik yang menyentuh lebih dapat dirasakan
oleh masyarakat serta kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat KUA PPAS
prov Sulut TA 2016 yang selengkapnya dituangkan dalam notulen rapat
pembahasan yang dimaksud,” ujar Vreeke Runtu.
Ia mengatakan, dalam anggaran APBD Induk 2016 pemerintah dan DPRD Prov
Sulut menyepakati anggaran untuk program Gerakan Bersih-bersih Kuala
untuk mendukung program pemerintah pusat dalam pengelolan dana desa
diadakan berbagai pelatihan yang diadakan oleh badan pendidikan dan
pelatihan provinsi.
Sulut menyepakati anggaran untuk program Gerakan Bersih-bersih Kuala
untuk mendukung program pemerintah pusat dalam pengelolan dana desa
diadakan berbagai pelatihan yang diadakan oleh badan pendidikan dan
pelatihan provinsi.
Untuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut, diharapkan bisa
mengelola sumber pendapatan daerah maka untuk menarik minat masyarakat
agar rajin membayar pajak harus ditunjang dengan sarana dan prasaran.
“Perbaikan gedung kantor dan pembuatan icon dan fasilitas kantor UPTD
samsat di kabupaten/kota se- Sulut,” tandasnya.
mengelola sumber pendapatan daerah maka untuk menarik minat masyarakat
agar rajin membayar pajak harus ditunjang dengan sarana dan prasaran.
“Perbaikan gedung kantor dan pembuatan icon dan fasilitas kantor UPTD
samsat di kabupaten/kota se- Sulut,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat
atas penganugerahan gelar adat tertinggi minahasa yang diberikan antara
lain kepada Penjabat Gubernur Sulut Sonny Sumarsono sebagai Tonaas
Wangko Umbanua. (Adv)
atas penganugerahan gelar adat tertinggi minahasa yang diberikan antara
lain kepada Penjabat Gubernur Sulut Sonny Sumarsono sebagai Tonaas
Wangko Umbanua. (Adv)
