Bolmong, detiKawanua.com – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Hi Salihi B Mokodongan membuka dan memimpin langsung rapat evaluasi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) tahun 2015.
Rapat evaluasi pada Jumat (27/11) kemarin, berlangsung di dua lokasi berbeda. Di Rahmadina Hall Lolak, dihadiri oleh para Camat dan Sangadi dari 8 kecamatan di pesisir utara, Passi bersatu serta Bilalang. Sementara pada sore harinya bertempat di Balai desa Mopait Kecamatan Lolayan, dihadiri oleh para Camat dan Sangadi dari 7 kecamatan yakni Dumoga bersatu dan kecamatan Lolayan.
Bupati dalam sambutannya, menyampaikan beberapa hal antara lain, realisasi PBB-P2 sampai tanggal 11 November 2015 belum memenuhi target. “Diharapkan sebelum tanggal jatuh tempo 15 Desember 2015, realisasi harus bisa 100%. Jika melewati batas waktu bisa dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari pajak terhutang untuk setiap wajib pajak,” ungkap Salihi.
“Dan Camat, Sangadi dan Lurah harus diharapkan dapat pro aktif meningkatkan jumlah subjek dan objek pajak, melalui pendataan dan pendaftaran tanah dan bangunan yang belum memiliki SPPT,” jelas Bupati.
Ditambahkannya, “Sesuai Perda Nomor 7 tahun 2011, tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, setiap transaksi jual beli harus diketahui Camat, Lurah dan Sangadi. Jika tidak dilaporkan maka hal tersebut merupakan penggelapan pajak yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke kas daerah, akan dikenakan sanksi pidana,” tegas Salihi.
Senada dengan Bupati, Sekertaris Daerah Bolmong Drs Ashari Sugeha mengatakan, “Masih banyak potensi PBB di Bolmong yang belum dikembangkan karena yang terdaftar baru sekitar 45 % dari keseluruhan jumlah subjek dan objek pajak yang ada. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah secara berjenjang,” ucap Ashari.
Hadir dalam kegiatan rapat evaluasi PBB-P2 Bupati, Sekda, Asisten I Bidang Pemerintahan Chris T Kamasaan MM, Kabid Pajak DPKAD Hasna Baks SE, jajaran Bidang Pajak DPPKAD, Camat, Lurah, Sangadi dan Perangkat Desa se-Bolmong. (Adv/Try)
