Example floating
Example floating
Example 468x60
EkonomiBisnis

“Dituding Ada Permintaan Dana Operasional”, Dirreskrimum Polda Sulut Kombes Pol Suryadi Siap Tempuh Jalur Hukum

×

“Dituding Ada Permintaan Dana Operasional”, Dirreskrimum Polda Sulut Kombes Pol Suryadi Siap Tempuh Jalur Hukum

Sebarkan artikel ini

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi. (ist) 

Manado, detiKawanua.com – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, angkat bicara sekaligus membantah tuduhan adanya permintaan dana operasional dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

Suryadi menegaskan, dirinya maupun penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulut tidak pernah meminta dana operasional kepada pihak mana pun terkait penanganan perkara tersebut.

Ia meminta pihak pengusaha John Hamenda bersama kuasa hukumnya agar menyampaikan setiap informasi berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat maupun mengaburkan substansi persoalan hukum.

“Tidak mungkin dan tidak masuk akal Direktur atau penyidik meminta dana operasional, sedangkan perkara tersebut ada putusan praperadilan dan rekomendasi gelar khusus di Bareskrim untuk melaksanakan putusan praperadilan tersebut,” tegas Kombes Pol Suryadi kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026).

Lebih lanjut, Suryadi menyatakan siap mengambil langkah hukum apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan.

“Kepada pihak John Hamenda atau pengacaranya, kalau tidak ada bukti laporan tersebut, maka akan kami tuntut balik,” tegasnya.

Terkait penghentian penyidikan perkara tersebut, Suryadi sebelumnya menjelaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, keputusan tersebut mengacu pada putusan praperadilan serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri. Rekomendasi itu diterbitkan setelah adanya permohonan dari salah satu pihak agar penanganan perkara dilakukan melalui gelar di tingkat Bareskrim.

“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil gelar dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri mengarahkan penyidik untuk mematuhi putusan praperadilan, termasuk menghentikan penyidikan perkara tersebut.

“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” ungkap Suryadi.

Sementara itu, polemik penanganan perkara ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas kurang lebih 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Aset tanah tersebut ditaksir memiliki nilai mencapai Rp600 miliar.

Menanggapi polemik tersebut, Suryadi kembali menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulut telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) penyidikan tindak pidana.

Ia juga menjelaskan bahwa proses penanganan perkara telah melalui mekanisme gelar perkara dengan melibatkan unsur pengawas eksternal sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyidik.

“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.

Suryadi berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum dan tidak menyampaikan tuduhan tanpa didukung bukti yang jelas. Ia menegaskan bahwa setiap keberatan maupun dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan lembaga yang berwenang.

Polemik ini pun menjadi perhatian publik, mengingat perkara tersebut menyangkut objek tanah dengan nilai ekonomi yang besar serta proses penegakan hukum yang perlu dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. **