MANADO – Pemerintah Republik Indonesia mulai menempatkan kelapa sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang akan dikembangkan secara masif dari hulu hingga hilir. Langkah ini diambil guna merespons lonjakan permintaan pasar global serta mengoptimalkan potensi ekonomi luar biasa dari perkebunan rakyat yang selama ini belum tergarap maksimal.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri peringatan World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026). Zulhas mengungkapkan bahwa komoditas kelapa kini mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan telah berulang kali menjadi fokus pembahasan dalam rapat-rapat kabinet.
“Kelapa adalah komoditas yang sangat strategis dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Bahkan, teman-teman penghasil sawit mengatakan kelapa sekarang lebih menguntungkan, jauh lebih tinggi nilainya daripada perkebunan-perkebunan yang lain,” ujar Zulhas dalam sambutannya.
Guna menyokong lompatan industri ini, pemerintah tengah memfinalisasi kebijakan besar terkait pembiayaan. Pengelolaan dana perkebunan yang selama ini dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan dialihkan ke bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Proses pengalihan ini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu harmonisasi regulasi.
Nantinya, dana pungutan sawit yang bernilai besar tersebut tidak lagi hanya berputar di komoditas sawit. Pemerintah akan mendistribusikannya untuk menyokong sektor perkebunan rakyat lainnya, dengan kelapa sebagai prioritas utama di samping kopi, kakao, dan cengkeh.
“Dana sawit itu besar sekali. Pungutan untuk sawit itu nanti dananya sebagian besar akan dipergunakan untuk pengembangan prioritas-prioritas baru, termasuk pengembangan hilirisasi kelapa,” jelas Menko Pangan.
Salah satu tantangan terbesar yang disoroti pemerintah adalah produktivitas kelapa rakyat yang mandek akibat mayoritas tanaman sudah berusia tua. Banyak pohon kelapa di Indonesia saat ini memiliki ketinggian mencapai tujuh hingga delapan meter, sehingga menyulitkan proses panen dan menurunkan efisiensi.
Zulhas menyentil pola budidaya tradisional ini dengan kelakar, “Selama ini di Indonesia kelapa itu tergantung Tuhan. Tuhan yang tanam, Tuhan yang petik.”
Untuk mengubah paradigma tersebut, pemerintah menggalakkan pendekatan pertanian modern. Langkah nyata yang sedang disiapkan bersama Kementerian Pertanian dan pelaku usaha adalah pembangunan pusat pembibitan kelapa unggul seluas 200 hektare di Lampung guna menjamin pasokan bibit berkualitas secara berkelanjutan.
Di sisi hilir, tingginya permintaan dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan China sukses mendongkrak harga kelapa bulat domestik hingga menyentuh angka Rp5.000 sampai Rp7.000 per butir di wilayah Sumatera. Saking tingginya minat asing, kelapa bulat Indonesia saat ini laku keras dan hampir habis diekspor dalam bentuk mentah.
Kendati menguntungkan petani dalam jangka pendek, Zulhas menegaskan kondisi ini menjadi tantangan besar agar Indonesia tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku. Pemerintah mendorong penuh pembangunan industri pengolahan kelapa di dalam negeri. Produk turunan kelapa, seperti bahan baku pengganti susu (milk alternatif), dinilai memiliki pangsa pasar global yang sangat menjanjikan.
Komitmen pemerintah ini juga telah dikunci dalam dokumen perencanaan negara, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Pengembangan ini nantinya melibatkan sinergi lintas sektoral, termasuk Kementerian Pertanian serta Kementerian Perindustrian dan Hilirisasi.
Berdasarkan data pemerintah, realisasi pengembangan kawasan kelapa pada tahun 2025 baru mencakup area seluas 3.605 hektare. Namun, pada tahun 2027 mendatang, pemerintah mengalokasikan perluasan masif dengan target kawasan baru seluas 51.721 hektare. Fokus ekspansi lahan ini akan diprioritaskan di sejumlah daerah sentra kelapa, antara lain Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.
