KOTAMOBAGU – Langkah tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga para pengemudi truk dan pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sidak tersebut dilakukan langsung Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib bersama Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat dan jajaran Forkopimda pada Selasa dini hari. Langkah ini dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Apresiasi itu muncul di tengah keresahan masyarakat terkait antrean panjang dan ketersediaan BBM di sejumlah SPBU di wilayah Kota Kotamobagu. Kehadiran langsung kepala daerah di lapangan memberikan pesan kuat bahwa persoalan BBM bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola SPBU, melainkan juga perhatian serius pemerintah daerah.
Sejumlah pengguna BBM berharap langkah tersebut tidak berhenti pada sidak semata. Mereka mendorong agar pengawasan dilakukan secara rutin, terutama untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, penimbunan, maupun pengisian yang tidak sesuai ketentuan.
“Ini langkah yang bagus. Kami sebagai masyarakat bersyukur atas tindakan yang dilakukan Bapak Wali Kota Kotamobagu tadi malam. Kami sudah dua tahun tidak pernah mengantre solar di sini. Hari ini memang masih mengantre, tetapi setidaknya BBM sudah tersedia,” ujar Difan Ginoga, warga Desa Muntoi, saat ditemui awak media kala mengantre di SPBU Pontodon, Selasa (08/09/2026).
Terkait temuan dugaan penimbunan BBM, Difan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Terkait dengan temuan penimbunan tadi malam, biarlah pemerintah yang mengusut. Kami masyarakat hanya menginginkan agar tidak ada lagi antrean panjang dan penimbunan BBM,” ungkapnya.
Senada dengan Difan, rekan seprofesinya sesama sopir truk, Okol Potabuga, juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberanian Wali Kota Kotamobagu yang turun langsung melakukan sidak pada Selasa dini hari di SPBU Pontodon. Menurutnya, tindakan tegas tersebut membuat para sopir truk akhirnya bisa kembali mengakses BBM jenis solar, setelah sekian lama diduga dimonopoli oleh oknum-oknum tertentu.
“Padahal pemerintah memberikan kuota atau jatah 200 liter per hari untuk setiap mobil truk. Dari total kuota itu, kami sebenarnya hanya mengonsumsi sekitar 100 liter per hari, tetapi selama ini sangat sulit untuk mendapatkannya,” terang Okol.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum GMPK Sulut, Resmol Maikel, turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah Wali Kota Kotamobagu bersama Forkopimda yang turun langsung melakukan pengawasan.
“Kami sangat mengapresiasi tindakan Wali Kota Kotamobagu dan Forkopimda Kotamobagu yang telah membongkar mafia solar di Kota Kotamobagu,” ujar Resmol.
Menurutnya, temuan tersebut tidak boleh berhenti sebatas sidak dan pemeriksaan di lapangan. Ia mendesak aparat kepolisian segera menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan atau penimbunan BBM bersubsidi.
“GMPK Sulut meminta para pelaku segera diungkap dan diproses secara hukum. Pengawasan langsung seperti ini penting. Pemerintah harus memastikan BBM yang menjadi kebutuhan masyarakat benar-benar disalurkan secara tepat dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Sidak langsung kepala daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Kotamobagu tidak ingin menutup mata terhadap keluhan masyarakat. Kini, publik menunggu konsistensi pengawasan dan tindak lanjut konkret agar distribusi BBM benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Wali Kota dan Wakil wali Kota Kotamobagu Tuai Pujian Usai Sidak SPBU
