Sulut – Panitia khusus (pansus) DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun 2022 mulai melakukan pembahasan bersama pihak eksekutif yang dipimpin Sekrov Steve Kepel.
Rapat Pansus tersebut dipimpin Ketua Pansus Vonny Paat, didampingi Wakil Ketua Raski Mokodompit dan Sekretaris Nick Lomban, Senin (10/04) diruang Paripurna DPRD Sulut.
Vonny Paat Menyampaikan, sesuai aturan pembahasan LKPJ ini harus dituntaskan paling lambat 30 hari setelah dokumen LKPJ masuk ke DPRD.
“Sesuai catatan kami, dokumen LKPJ masuk ke DPRD tanggal 28 Maret. Jadi sebelum 28 Maret sudah harus tuntas,” kata Paat.
Lanjut Paat, dalam beberapa hari pihaknya maraton memeriksa laporan yang sudah dimasukkan SKPD. “Kita bagi per hari. Misalnya SKPD yang menangani urusan wajib, selanjutnya urusan pilihan, dan urusan pembatuan,” ungkapnya.
Diungkapkan anggota pansus Boy Tumiwa, eksekutif harus menginventarisir UKM agar bisa masuk pasar digital.
“Kita cek pengadaan di Jakarta hasil UMKM di Sulut dalam e-catalog masih kurang. Perlu ditingkatkan di nasional,” kata Tumiwa.
Selain itu politikus PDI Perjuangan ini juga menyinggung mengenai geliat pariwisata. Harusnya, dikatakan Tumiwa, harus dimaksimalkan.
Dia mencontohkan Manado Beach Walk yang terletak di Malalayang. “Kalau boleh Dinas Pariwisata kolaborasi dengan Pemkot Manado untuk lakukan pagelaran budaya di sana,” ucapnya.
Kemudian dari Ketua Fraksi Partai Demokrat Hendrik Walukouw meminta perhatian pemerintah pada banjir bandang yang terjadi di Minut beberapa waktu lalu.
Dikatakan HW, sapaan akrabnya, itu karena penebangan liar. “Nah, sepanjang 2022 ada berapa kasus penebangan liar yang dituntaskan? Kalau sangat minim, perlu dievaluasi. Jangan-jangan ada yang main mata dengan penebang liar,” sebutnya.
HW juga menyebut terkait Hutan Kenangan. Di mana sebelumnya, semua pejabat wajib tanam pohon di sana.
“Tapi akhir-akhir ini, Hutan Kenangan hampir tinggal kenangan,” tutur Sekretaris Komisi I ini.
Ketua Fraksi NasDem Nick Adicipta Lomban mempertanyakan mengenai capaian RPJMD 2022.
“Saya ingin tahu capaian kita seperti apa. Indikator-indikatornya apa, serta faktor-faktor yang buat ini tidak tercapai,” kata Lomban.
Di sisi lain, Sandra Rondonuwu mendesak pemerintah memaksimalkan fungsi Biro Ekonomi. “Harus punya peran bagaimana masuk ke tatanan masyarakat, khususnya terkait ekonomi. Saya belum lihat itu di Biro Ekonomi, karena anggarannya masih kurang,” tutur Saron.
Sekprov Sulut Steve Kepel satu demi satu menjelaskan apa yang disampaikan Pansus. Dia menyampaikan terima kasih atas perhatian pansus dan mencatat masukan yang membangun, termasuk membenahi kinerja SKPD. (Advetorial)
Pansus DPRD Sulut Bersama Pihak Eksekutif Tuntas Bahas LKPJ Tahun 2022
