Example floating
Example floating
Example 468x60
Kotamobagu

Wali Kota Kotamobagu Gelar Rakor Bahas Penanganan Sampah

×

Wali Kota Kotamobagu Gelar Rakor Bahas Penanganan Sampah

Sebarkan artikel ini
Pembahasan pengelolaan Sampah di Kotamobagu

KOTAMOBAGU —Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menyiapkan perubahan besar dalam sistem Pengolahan Sampah daerah. Melalui skema baru, sampah tidak lagi dibuang langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), melainkan diolah terlebih dahulu di tingkat kecamatan sebelum residunya dibuang ke TPA.

​Rencana strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, di ruang kerja Wakil Wali Kota, Senin (9/11/2026).

Kepada media ini, Wali Kota Kotamobagu dr Weny Gaib, menyampaikan hasil Rapat Koordinasi yang di pimpinnya, dimana  pengolahan sampah yang ada tidak lagi langsung ke tempat pembuangan akhir.

” Rapat tadi membahas tentang pengolahan sampah, yang rencananya akan diterapkan di tiap kecamatan,”kata Wali Kota Weny Gaib.

Sementara itu ​Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, Erwin Pasambuna, menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada pemilahan sampah organik dan anorganik (basah dan kering) sedekat mungkin dari sumbernya, yakni di tingkat desa dan kelurahan.

Langkah perombakan ini dilakukan mengingat tingginya volume sampah di Kotamobagu. Berdasarkan data DLH.
Sebelum direalisasikan, Pemkot Kotamobagu masih harus merampungkan sejumlah kajian teknis yang mendalam. Kajian tersebut meliputi kebutuhan peralatan, pemilihan teknologi modern yang efisien, hingga penentuan lokasi fasilitas pengolahan agar jauh dari permukiman dan ramah lingkungan.

​Selain mengandalkan APBD senilai Rp8 miliar dan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengelolaan di tingkat bawah, rencana ini juga mulai menarik minat para investor. Ketertarikan pihak swasta ini membuka peluang kerja sama dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern.

Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, sejumlah pimpinan OPD, staf ahli, lurah, dan para sangadi.(*)