SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari Gerakan Masyarakat Sulut Sejahtera (Gemass).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulut dr. Michaela Elsiana Paruntu (MEP) dan dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Louis Carl Schramm, anggota DPRD Rhesa Waworuntu dan Ruslan Abdul Gani, serta sejumlah perwakilan dari organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gemass, 
Dalam pertemuan tersebut, Gemass menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan sosial, pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara, Selasa (10/03/2026) bertempat di ruang Serbaguna DPRD Sulut.
Beberapa isu yang disampaikan meliputi sektor kepariwisataan, khususnya operasional tempat hiburan malam (THM) pada hari besar keagamaan, pelestarian adat dan budaya, keamanan dan isu SARA, prostitusi dan perjudian, hingga penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain itu, aspirasi juga mencakup persoalan penyediaan listrik dan air bersih, pajak rumah makan dan kendaraan bermotor, infrastruktur jalan, trotoar, dan jembatan, serta pemberantasan korupsi dan mafia tanah.
Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Elsiana Paruntu mengatakan terdapat sembilan poin aspirasi yang disampaikan oleh Gemass dan pihak DPRD menerima aspirasi tersebut secara resmi untuk ditindaklanjuti.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan oleh Gemass. Tujuannya agar DPRD dapat memahami secara jelas persoalan yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Carl Schramm menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil RDP lintas komisi bersama Gemass.
Beberapa di antaranya yaitu mendorong pemerintah provinsi untuk mengatur secara tegas jam operasional tempat hiburan malam, khususnya pada hari besar keagamaan melalui surat edaran gubernur atau kebijakan daerah.
DPRD juga akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap praktik prostitusi di tempat hiburan malam serta perjudian online, termasuk upaya penutupan situs-situs perjudian.
Selain itu, DPRD berkomitmen mengawal program bantuan 15.000 unit rumah agar proses penyaluran dan kriteria penerima benar-benar tepat sasaran.
DPRD juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pelestarian seni dan budaya lokal, meningkatkan kegiatan budaya di sekolah, serta memberikan dukungan anggaran bagi para pegiat seni dan budaya di daerah.
Di sektor pariwisata, DPRD juga meminta pemerintah daerah memperkuat database pariwisata dan pengembangan destinasi unggulan seperti Bunaken guna mendukung promosi pariwisata nasional.
Perhatian juga diberikan pada pengawasan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan penerangan jalan umum, serta koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan nasional yang rusak.
DPRD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebijakan insentif bagi rohaniwan, pemanfaatan pajak kendaraan bermotor untuk kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan guna mencegah praktik korupsi. (Advetorial)
DPRD Sulut Gelar RDP Lintas Komisi Bersama Gerakan Masyarakat Sulut Sejahtera
