SULUT — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja SKPD Bappeda, BKD, Disdukcapil, dan Sekretariat Dewan (Setwan) dalam R
rangka evaluasi capaian kinerja program kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2025, Selasa (14/9/2025) bertempat di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut,
RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Reiner Leonard Waworuntu, S.E., dan dihadiri oleh Koordinator Komisi I Royke Anter dan anggota komisi I.
Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu menyampaikan, RDP dilaksanakan guna mengevaluasi program dan anggaran dari para mitra kerja SKPD. Komisi I Juga ingin mengetahui sejauh mana realisasi anggaran dari SKPD mitra kerja.
Saat melaksanakan RDP bersama Bappeda dimana anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Feramitha Mokodompit, menyampaikan pertanyaan kritis kepada Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, terkait pelaksanaan kegiatan strategis pada triwulan ketiga tahun 2025.
“Pada poin 23, saya membaca mengenai asistensi penetapan data dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Ini pernah kita bahas sebelumnya. Jika Ibu Kepala Bappeda masih ingat, saya pernah menyinggung bahwa meskipun data menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem di Sulut, masih terjadi ketimpangan antara kota dan kabupaten, khususnya yang berbatasan dengan kepulauan serta daerah-daerah terpencil,” kata Feramitha.
Feramitha juga menekankan pentingnya intervensi konkret dari Bappeda. “Kalau memang masih ada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, mohon disebutkan. Apakah sudah ada intervensi dari Bappeda? Apakah telah dilakukan sinkronisasi data? Dulu kita mengenal istilah DTKS, yang kini menjadi DTSM. Apakah data dari Dinas Sosial dikirim secara rutin, sehingga desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi bisa menjadi prioritas untuk menerima bantuan dari dinas terkait?” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, mengakui masih ada persoalan mendasar dalam hal pengelolaan data.
“Terkait data, memang kami akui, permasalahannya belum sepenuhnya terselesaikan. Ini juga telah kami sampaikan ke pusat. Di tingkat provinsi, kami memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Gubernur. Melalui tim ini, kami berkoordinasi dengan kabupaten/kota yang juga memiliki TKPKD di bawah pimpinan wakil kepala daerah,” jelas Elvira.
Katuk menambahkan, tantangan juga muncul dari beragam jenis data yang harus diakses. “Belum tuntas P3KE, kemudian DTKS, sekarang muncul Regsosek yang juga belum dapat kami akses. Untuk mengakses sampai pada level ‘by name by address’, dibutuhkan data dan kriteria yang sangat detail. Belum lagi kini telah muncul data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN.”
Elvira juga menjelaskan bahwa sinkronisasi data sebetulnya menjadi tanggung jawab utama di tingkat kabupaten/kota. “Namun, hal ini yang akan terus kami kawal. Masih ada masukan yang harus kami sampaikan ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, terutama terkait posisi provinsi. Salah satu kelemahan kami adalah verifikasi dan validasi data yang langsung dilakukan oleh kabupaten/kota ke kementerian, tanpa terlebih dahulu melalui provinsi,” ujarnya.
Dihari yang sama, dalam RDP bersama Setwan, Braien Waworuntu menyoroti dan mempertanyakan kontrak kerja sama media yang selama ini menjalin kemitraan dengan Sekretariat DPRD Sulut. Ia menegaskan agar masa kontrak media tetap berlaku hingga Desember 2025, bukan hanya sampai Oktober seperti yang beredar.
“Biasanya kontrak kerja sama media disepakati sampai akhir tahun, yaitu Desember 2025. Itu harus tuntas. Media berperan penting dalam menyampaikan informasi kegiatan DPRD setiap hari, jadi layak mendapat apresiasi,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I, Raski Mokodompit, menilai perlunya peningkatan dukungan terhadap wartawan dengan menambah jumlah advertorial.
“Kesejahteraan wartawan yang meliput di Sekretariat DPRD harus diperhatikan. Jika sebelumnya satu advertorial per bulan, sebaiknya ditambah menjadi dua kali. Media yang rajin hadir dan aktif memberitakan kegiatan DPRD perlu diprioritaskan,” kata raski.
Usulan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Rheza Woworuntu, serta anggota Mulyadi Paputungan dan Feramitha Mokodompit, yang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah memperjuangkan kesejahteraan jurnalis yang aktif meliput di DPRD Sulut.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mengusulkan agar kerja sama dengan media perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi wartawan yang konsisten hadir dan memberitakan kegiatan dewan.
“Media yang rajin meliput kegiatan DPRD patut mendapat apresiasi. Kerja sama ini harus diperhatikan dengan baik,” ujar Anter.
Menanggapi usulan tersebut, Plt. Sekretaris DPRD Sulut, William Niklas Silangen, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para pimpinan dan anggota dewan. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius pihak Sekretariat DPRD.
“Kami akan memberikan prioritas kepada wartawan yang rajin hadir dan aktif memuat berita. Ke depan, kerjasama media akan ditinjau ulang dengan memperhatikan kehadiran fisik dan pemberitaan terkait aktivitas pimpinan serta anggota DPRD Sulut,” pungkas Silangen. (Advetorial)
Komisi I DPRD Sulut Gelar RDP Evaluasi Capaian Kinerja Program Kegiatan Bersama Mitra Kerja
