SULUT – Pimpinan dan Anggota Komisi I bersama perangkat daerah terkait, dan jajaran TNI dan Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Sulut terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Sulut, Selasa (12/08/2025) bertempat dibruang Serbaguna DPRD Sulut.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Rhesa Waworuntu dan Sekretaris Jultje Maringka bersama Forkopimda Provinsi Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Braien mengemukakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti atensi dari Pemerintah Provinsi Sulut.
“Ini atensi dari Pak Gubernur agar bisa menjadi prioritas untuk dibahas dalam rapat kali ini,” ungkap Legislator Nasdem ini dengan tegas.
Perwakilan dari Polda Sulut, Kepala Biro Binmas Polda Sulut, Julianto Sirait menyarankan untuk diaktifkan kembali poskamling dan pro kamling yang ada di tiap lingkungan, intensitas patroli, sosialisasi dan edukasi terkait kamtibmas dengan menggandeng organisasi kepemudaan.
Perwakilan Kodam, Kolonel Chk Dr Chandra Matdung W. P., S. H., M. H menyarankan, agar stakeholder terkat TNI/Polri, Kodam, Korem, Lantamal agar melakukan operasi gabungan untutk mencari akar permasalahan yang ada.
“Kita harus mencari tahu akar masalah yang ada, agar kita tahu dengan pasti apa penyebab terjadinya tindak kriminal tersebut, ” ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan dari Korem XII/MDK Kolonel Infantri F Siboro menyarankan, agar menindaklanjuti persoalan ini yang harus dilakukan ialah melakukan pencegahan sejak dini. Sehingga ketika ada potensi untuk terjadinya kekacauan, sudah diredam terlebih dahulu sehingga meminimalisasi terjadinya kriminalitas.
Dari saran yang diterima semua pihak, maka dibuatlah rekomendasi dari rapat koordinasi tersebut. Braien pun menguraikan, rekomendasi dari Rakor ini antara lain;
1.Pembentukan tim khusus operasi gabungan TNI/Polri bersama seluruh stakeholder.
2.Melaksanakan operasi patroli gabungan TNI/Polri bersama stakeholder secara rutin.
3.Mendukung anggaran baik dana hibah ataupun APBD.
4.Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas kepemudaan dan ormas keagamaan.
5.Sosialisasi pada masyarakat terkait tugas untuk menekan tindakan gangguan keterlibatan dana keamanan masyarakat.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan provinsi Sulut.
“Keamanan adalah tanggungjawab kita bersama. Sulawesi Utara aman, masyarakat sejahtera, pembangunan berkelanjutan,” pungkas Braien. (*)
Braien Waworuntu Sukses Pimpin Rakor Kamtibmas, Lahirkan 5 Rekomendasi
