SULUT – Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay (YSK-Victory) dalam menjalankan kepemimpinannya lima tahun ke depan akan mengalami kontraksi APBD yang luar biasa.
Hal ini disampaikan Tim Ahli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2025-2029 Julius Jems Tuuk, Rabu (23/07/2025) usai mengikuti rapat pembahasan Pansus RPJMD di Gedung DPRD Sulut.
Tuuk mengatakan, dari tahun ke tahun APBD pemerintah Provinsi Sulut mengalami penurunan. Selain itu, pemerintah menanggung beban hutang pemerintah sebelumnya, yakni hutang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hutang proyek yang sudah dikerjakan tapi belum dibayar, dan beban hutang pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
“Jadi Pak gubernur YSK benar-benar di uji. Apa ujiannya!, memenuhi semua kebutuhan yang sudah diamanatkan oleh RPJMD tapi uangnya tidak cukup,” ujarnya.
Sebagai bagian dari Tim Ahli RPJMD yang dipercayakan Gubernur YSK, mantan Legislator Sulut 2 periode ini menyampaikan, untuk menutupi kekurangan APBD harus memberdayakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena dana transfer kan turun terus, jadi PAD harus kita ditingkatkan. Sudah menjadi komitmen dari Pak Gubernur YSK bahwa dalam kepemimpinan beliau akan meninggalkan Legacy yang luar biasa,” ungkap Tuuk.
Untuk bagaimana meningkatkan PAD Provinsi Sulut, Jems Tuuk mengatakan, ada salah satu sektor yang dimana masyarakat bisa mendapatkan uang banyak sekali tapi tidak digarap maksimal, yakni perkebunan kelapa.
Alasannya, Provinsi Sulut memiliki 107.000 hektar lahan yang perlu diremajakan dan lahan tidur yang perlu ditanam. Dengan harga kelapa saat ini, Provinsi Sulut akan kehilangan 76 Triliun Rupiah jika tidak di recovery.
“Kalau ini kita bisa bangun, maka masyarakat akan dapat merasakan manfaatnya, dan tentunya ini menjadi komitmen besar dari pemerintah YSK-Victory untuk membangun perkebunan kelapa,” jelasnya.
“Yang menjadi persoalan uangnya mau ambil dari mana?. Kami lagi berusaha supaya ada dukungan keras yang mantap atau berkelanjutan dari pihak stakeholder atau pengusaha-pengusaha kelapa untuk membantu menyumbang bibit kelapa karena kita memerlukan bibit 11 juta pohon,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Jems Tuuk, Gubernur YSK juga berupaya menjadikan Provinsi Sulut menuju Swasembada Beras.
“Berdasarkan data dan fakta yang ada, 15% jaringan irigasi pusat yang menjadi kewenangan pusat, rusak. 80% jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, rusak. 99,99% jaringan irigasi kewenangan kabupaten, rusak. Jadi kalau Sulawesi Utara kekurangan beras ini menjadi bagian persoalan dan komitmen yang harus dibereskan dan pemerintah saat ini,” bebernya.
Terakhir, Politisi Vokal ini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi saat ini ditentukan bukan lagi pada sektor pertanian. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah memanfaatkan potensi dari Pertambangan Rakyat.
“Semua yang kita bicarakan di dalam RPJMD selalu berlandaskan ada uang atau tidak. kalau tidak ada uang, tidak bakalan jadi membangun. Tapi tambang akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangun Sulawesi Utara karena duitnya paling banyak di situ,” tandasnya.
Kontraksi APBD Pemerintahan YSK-Victory, Sektor Perkebunan Kelapa Dan Tambang Rakyat Bakal Tingkatkan PAD Sulut
